HARITA.ID – Fraksi Gerindra Banten mengadakan Diskusi Publik yang bertemakan Serapan Anggaran Rendah, apa dampak dan resolusinya.
Pada diskusi publik yang diadakan oleh Fraksi Gerindra Banten, di hadiri oleh Ketua Komisi IV, Fraksi Gerindra DPRD Banten, Muhammad Nizar, Dosen Hukum Tata Negara/Akademisi Untirta, Dr Firdaus, Dosen Ilmu Politik/Akademisi UIN SMH Banten, Zainor Ridho, dan Ketua KB Bakor Banten/Tokoh Masyarakat Banten, M Ali Yahya, Selasa 8 Agustus 2023.
Pada kesempatan tersebut, banyak masukkan yang diberikan oleh para akademisi dan tokoh masyarakat saat diskusi yang diadakan oleh Fraksi Gerindra Banten.
Bagaimana tidak, rendah ya Serapan Anggaran hingga banyaknya persoalan yang belum terselesaikan. Mulai dari pengangguran, hingga carut marut pendidikan setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Seperti disarankan oleh Tokoh Masyarakat Banten, M Ali Yahya, bahwasanya banyak persoalan yang tidak terselesaikan oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.
Bagaimana tidak, kata dia, eksekutif Banten masih terbilang gagal dalam menjalankan tugasnya.
“Maka itu, saya menyarankan. Saat paripurna nanti, buatlah mosi tidak percaya. Itu 100 persen, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar langsung diganti oleh Presiden RI, Joko Widodo,” ungkap M Ali Yahya saat diskusi berlangsung.
Sementara itu, berdasarkan hasil diskusi tersebut. Bahwasannya APBD Banten tahun anggaran 2023 telah terserap sebanyak 45 persen dari total hampir Rp12 triliun.
Hal tersebut sebagian besar habis untuk belanja pegawai.
Demikian disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Gerindra, menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Banten, Muhammad Nizar, saat memberikan pemaparan diskusi publik.
Tak sampai disitu, ia juga mengungkapkan, bahwasannya realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juli lalu, masih sangat rendah.
“Hal ini terlihat dari hasil rapat koordinasi komisi-komisi dengan mitra kerjanya. Serapan anggarannya 45 persen, separuhnya belanja pegawai, separuhnya lagi operasional seperti belanja rutin seperti bayar listrik dan lain-lain,” kata Muhammad Nizar.
“Kondisi Pemprov Banten tidak baik-baik saja. Saya tidak mampu berjalan sendirian, ada 85 orang dan 8 fraksi di DPRD. Dan meminta semua elemen bersama-sama mendorong Banten lebih baik lagi,” tambahnya.
Lanjutnya, data dari lembaga keuangan, masyarakat Banten saat ini kondisinya banyak terjerat pinjaman online (Pinjol).
“Masyarakat Banten terjerat pinjol. Angkanya hampir Rp1 triliun,” tegasnya.
Oleh karena itu, sambungnya, perbaikan pembangunan harus dilakukan secara keseluruhan.
Evaluasi atas kinerja Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menurutnya harus dilakukan secara bersama-sama.
“Proses pembangunan ke arah positif harus dilakukan dari semua arah. Kita masih punya waktu sampai 12 Oktober tahun 2023 ini. Kita dorong semuanya, pemerintah kita lebih baik lagi,” tuturnya. (Zar/Red)
