HARITA.ID – Inspektorat Kota Cilegon menekankan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk tidak ugal ugalan dalam proses pembangunan program Sarana dan Prasarana Lingkungan Rukun Warga Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (Salira DPW-Kel).
Hal itu diungkapkan Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin usai memberikan sosialisasi pencegahan korupsi di wilayah Kecamatan Citangkil dengan menggandeng Kejari Kota Cilegon, Senin, 20 November 2023.
“Jadi para Pokmas ini dalam melakukan pembangunan itu harus sesuai aturan, dan yang jadi perhatian buat semua Pokmas dipastikan dulu bahwa tanahnya itu statusnya milik pemerintah,” katanya.
Hal itu bukan tanpa sebab, karena sebelumnya pernah terjadi permasalahan terkait aset, di pembangunan posyandu Kelurahan Ciwedus yang dipermasalahkan salah satu warganya karena dibangun diatas lahan orang lain bukan pemerintah.
“Untuk status tanah ini penting jangan asal bangun saja, memang biasanya sarana prasarana itu dibangun di sebuah lahan. Jadi harus dipastikan lahannya sudah clear atau tidak ada masalah,” katanya.
Untuk itu, Mahmudin akan terus mengingatkan kepada Pokmas se-Kota Cilegon untuk terus mengacu pada juklak dan juknis dalam menjalankan program Salira DPW-Kel di wilayah masing-masing.
“Ini sebagai peringatan dini utuk benar-benar dilakukan baik dari aspek administrasi maupun hukum agar pelaksanaan program Salira itu sesuai ketentuan sehingga kebermanfaatannya ada,” katanya.
Sementara itu, Camat Citangkil Ikhlasinnufus mengatakan, kegiatan kolaborasi antara Inspektorat dan Kejari Kota Cilegon ini merupakan sinergi upaya menyukseskan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Citangkil.
“Alhamdulillah kegiatan Salira DPW-Kel di Kecamatan Citangkil sudah realisasikan dan semua berjalan dengan baik,” katanya.
Ikhlas juga menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan upgrade kapasitas SDM Pokmas se-Kecamatan Citangkil. Hal itu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan para pengurus Pokmas.
“Peningkatan kapasitas pokmas itu penting, ini adalah bentuk reward kami kepada seluruh pokmas untuk upgrade terkait dengan bagaimana mengukur kegiatan salira di masing-masing kelurahan terutama juknis harus bener-bener di lihat spesifikasi gambarnya, penganggaran dan capaian capaian yang harus sesuai dengan target,” pungkasnya. (Adv)
