SERANG. – Komisi V DPRD Provinsi Banten meminta agar Pemprov Banten tak melelang kendaraan dinas (randis) yang sudah tak layak pakai. Lebih baik barang milik daerah itu dihibahkan ke SMK otomotif untuk bahan praktik. Langkah itu dinilai memiliki nilai manfaat yang lebih ketimbang randis tersebut dilelang.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, perlu langkah kreatif dalam keterbatasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Sebab, di masa pandemi seperti saat ini beban belanja di semua sektor mengalami efisiensi. “Namun demikian tidak ada alasan untuk tidak kreatif. Pendidikan harus tetap berkualitas,” ujarnya belum lama ini.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, ada banyak potensi yang harus digeser atau shifting. Ia mencontohkan soal kualitas properti untuk praktik pelajar SMK jurusan otomotif. Pemprov Banten memiliki banyak sekali randis roda empat yang sudah tidak layak operasi atau yang kini sudah mengalami pembaruan. Hal itu bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan.
“Di DPRD saja dulu ada randis anggota yang kini sudah pindah tangan karena tak ada lagi ketentuan yang membolehkan anggota DPRD menggunakan mobil dinas, kecuali pimpinan. Akan sangat berharga manakala mobil mobil itu dihibahkan ke SMK, baik negeri ataupun swasta,” katanya.
Fitron mengungkapkan, kondisi saat ini banyak SMK jurusan otomotif dengan kendaraan untuk kepentingan praktik yang jauh dari kata pembaruan atau update. Misalnya, kendaraan praktik masih bertransmisi manual, bahkan ada yang hanya memiliki satu unit. Padahal, mobil-mobil yang masih menjadi aset pemprov cukup banyak yang bertransmisi matic dan itu akan sangat berguna untuk pembelajaran siswa.
“Meski siswa belajar dan (dari transmisi) manual dulu, namun akan lebih baik mereka juga memiliki mobil praktik yang lebih canggih sesuai dengan kebutuhan pengetahuan terkini. Semakin ditambah unitnya semakin baik,” ungkapnya.
Oleh karena itu wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Pandeglang itu menilai, atas dasar pertimbangan di atas maka akan lebih baik jika itu diinventarisasi lalu dihibahkan ke SMK. Hal itu kedepannya akan mengurangi beban biaya perawatan di Pemprov Banten juga.
“Enggak usah dilelang, nilai gunanya akan lebih baik jika dihibahkan saja. Jenis kendaraan seperti itu (transmisi matic-red) bukan hanya di DPRD tapi ada juga di OPD-OPD. Pemprov dapat memetakan kendaraan mana saja yang masih lebih produktif digunakan untuk operasional di OPD dan selebihnya dihibahkan saja,” tuturnya.
Bagi SMK pun diyakini Fitron akan sangat senang hati menerima hibah tersebut. “Kasihan SMK yang membutuhkan, agar mereka bisa meningkatkan kompetensi dengan alat praktik yang lebih baik,” pungkasnya. (ADV)
