HARITA.ID – Rentaskan kemiskinan dikota serang, pemerintah kota serang melalui Dinas sosial kota serang menggelar kegiatan Evaluasi keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (pkh) tahun 2022, Senin 30 Januari 2023.
Dalam sambutannya, walikota serang syafrudin menyampaikan disamping PKH memberikan bantuan kepada masyarakat, pendataan kepada masyarakat juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak malas bekerja.
“Kalau hanya inginnya menerima bantuan, bagaimana ingin sejahtera, yang ada malah semakin malas jadinya,” ungkap syafrudin.
Diketahui menurut data yang didapat dari BPS, data kemiskinan di kota serang ini sudah menurun dari 7% menjadi 6% koma sekian,
Angka kemiskinan tahun 2022 yang tercata oleh pendamping PKH yang pertama yaitu Kecamatan Serang sebanyak 10.500, cipocok 7800, curug 8000, Walantaka 9129, kasemen 9216, taktakan 10249 ini KK
Baca Juga
“jadi ini kurang lebih terdapat 70 ribu Kk, yang tercatat saat ini,” ungkap syafrudin.
Senada dengan hal tersebut, kepala dinas sosial kota serang Toyalis menuturkan bahwa Angka kemiskinan kota serang meningkat hampir sekitar 150.000, hal tersebut merupakan angka yang masuk di data penerima manfaat keluarga harapan,
“Kalau yang sekarang ini yang disampaikan ini satu keluarga, seperti halnya orang miskin ada berapa anaknya yang sekolah, berapa didalamnya seperti itu, itu rata-rata yang tidak punya pekerjaan,” ucap Toyalis.
Baca Juga
Toyalis menambahkan, pada tahun 2022 data penerima PKH sekitar 11.848 bantuan, data itu dikirim dari pusat melalui pt pos indonesia,
“dinsos kota serang hanya memantau atau hanya memonitoring bantuan itu disalurkan atau belum,” ucapnya.
Oleh karena itu dengan adanya evaluasi ini pemerintah kota serang berharap pada PKH untuk mendata yang akurat jangan sampai ada yang sudah meninggal tapi masih terdata.
Syafrudin menuturkan pemerintah kota serang turut menyiapkan APBD yang cukup banyak, hal tersebut dikeluarkan untuk membantu dan mengentaskan kemiskinan di kota serang.
“APBD untuk mengatasi kemiskinan itu sudah banyak, misalkan di Dinsos, bahkan bukan di dinsos aja, di opd lain juga masih banyak, seprti rumah tidak layak huni, serta opd – opd terkait seperti Dinkes dan opd lainnya,” ucap syafrudin. (Zar/Red)
