CILEGON – Anggota Komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono mengkritik kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan Bahan Bakar Minyak (BBM) Biodiesel B30 dengan dalih subtitusi impor.
Menurut Bambang, kebijakan pemerintah itu hanya tipu muslihat dan tidak mendasar, karena saat ini Indonesia baru memberlakukan BBM B20.
“Ini adalah yang pertama di Dunia, karena semua negara di Dunia hanya menggunakan B5, B7, sampai dengan B10 seperti misalnya Kanada, Malaysia, Argentia, India dan Australia,” kata Bambang, Jumat (19/07/2019).
Bambang melanjutkan bahwa dampak multiplayer effect kenaikan biodiesel diatas 10% berakibat fatal terhadap semua mesin-mesin industri dan transportasi karena minyak biodiesel diatas 10% dapat merusak mesin.
“Bisa terjadi ruang bakar kotor, saringan dan injector cepat rusak, mesin panas dan lainnya sehingga akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.
Baca Juga
Selain itu, Anggota DPR-RI yang disebut-sebut berpotensi untuk menjadi Walikota Surabaya ini, bahwa subtitusi impor yang dikatakan berpengaruh besar, kenyataanya sangat kecil karena solar adalah bagian kecil dari impor migas, yakni hanya 4,6 juta ton per tahun, sedangkan total migas 50,4 juta ton per tahun.
Bambang menambahkan, Impor migas kita pun hanya 15% dari impor non-migas dimana impor non-migas tahun 2018 sebesar 29.868 juta USD, jadi subtitusi biodiesel B20, B30 dan B100 pun tidak akan berdampak signifikan terhadap nilai impor Indonesia, tetapi justru akan menghancurkan. Pihanya menduga, kebijakan pemberlakuan Biodiesel B30 persen itu, Pemerintah terkesan berpihak pada Kapitalis tanpa mementingkan masyarakar secara luas termasuk keselamatannya.
Oleh sebab itu, Bambang meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai penggunaan bahan bakar nabati sebagai energi untuk kendaraan bermotor.
Baca Juga
“Tolong Ibu Menteri (Sri Mulyani) untuk mengkaji semaksimal mungkin agar ini bisa menjadi lebih baik lagi, saya sangat prihatin atas kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan BBM B30 dengan dalih substitusi impor yang menurut saya ini tidak mendasar,” pintanya. (RMP/BTP)
