SERANG, – “Kita cukup terbuka dan demokratis membahas berbagai persoalan yang memerlukan sinergitas antara eksekutif dengan legislatif. Fokusnya bicara tentang persoalan corona yang tren di Banten semakin meningkat,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) usai melakukan Rapat dengan Pimpinan DPRD Provinsi Banten di Rumah Dinas Gubernur Banten, Jl Ahmad Yani Nomor 158 Kota Serang, Rabu (1/4/2020).
Rapat yang digelar di bawah sinar matahari itu diikuti Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar, Ketua DPRD Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Ati Pramudji H.
“Saya juga membutuhkan dukungan DPRD dan stakeholder lainnya. Karena ini bukan hanya persoalan kita, tapi persoalan bersama” ungkap Gubernur WH.
Dijelaskan Gubernur, dalam rapat itu DPRD Provinsi Banten menyoroti sejauhmana peran RSUD Banten sebagai rumah sakit pusat rujukan Covid-19, serta mengingatkan bahwa hadirnya RSUD Banten yang dibiayai oleh anggaran Pemprov Banten harus memberikan manfaat bagi rakyat Banten.
“Hal itu sesuai dengan keingainan dan itikad saya sendiri. Kita sepakat di sini bahwa diperlukan rumah sakit rujukan bagi masyarakat Banten mengingat rumah sakit di Jakarta sudah tidak bisa manampung lagi,”jelasnya
Kedua, lanjutnya, DPRD Banten juga menyoroti perkembangan orang dalam pemantauan (ODP) dan meminta penjelasan mengenai berapa banyak orang yang positif dan berapa banyak yang mampu dirawat dan seterusnya.
“Ini juga misi saya dari awal bahwa rumah sakit rujukan itu untuk memberikan kebahagiaan dan layanan. DPRD Banten juga memberikan dukungan pergeseran anggaran. Terima kasih kemarin sudah memberikan dukungan untuk aktivitas rumah sakit rujukan juga dukungan dewan,” tegas Gubernur WH.
Pimpinan DPRD Banten, lanjutnya, juga mengkritisi sejauhmana peran dari kabupaten/kota dan menanyakan permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota dalam menangani Covid-19. Diakuinya, hal ini positif baginya sebagai Gubernur Banten. Sehingga kedepannya koordinasi dan sinkronisasi harus terus dilanjutkan.
“Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan langkah-langkah Gubernur terhadap kabupaten/kota akan kita lakukan dan tetap mendorong. Tidak hanya menjadi tanggung jawab provinsi, tapi juga sejatinya tanggung jawab kabupaten/kota,” ungkap Gubernur WH.
Dalam rapat itu, Gubernur WH juga menjelaskan makin berkembangnya kasus Covid -19 karena Banten berdekatan dan beriringan dengan Jakarta. Meningkatnya ODP dan PDP tidak terlepas dari mulai berdatangannya warga dari Jakarta yang kembali pulang kampung.
“Oleh karenanya kita belum bisa lockdown. Mungkin kita akan melakukan pendekatan karantina wilayah. Kita dorong RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan dan perumahan melakukan karantina wilayah,” ungkapnya.
Rapat juga membahas skenario bagaimana penanganan ketika dilakukan karantina dalam skala besar, khususnya dampak terhadap masyarakat yang selama ini bergerak di sektor informal. DPRD juga meminta Pemprov Banten menghitung berapa besar masyarakat yang terkena dampak jika hal tersebut dilakukan. Pimpinan DPRD sepakat untuk memberikan keselamatan dan kehidupan masyarakat Banten.
“Saya bersama tim eksekutif menghitung kembali. Menghitung masyarakat yang rawan miskin, masyarakat yang terdampak karantina skala besar,” ungkap Gubernur WH.
“Banten menghitung kemampuan yang dimiliki,” tambahnya.
Baca Juga
Dikatakan, DPRD Banten juga menganjurkan pungutan pajak tetap dilakukan. Namun masyarakat harus ditata dengan protokoler kesehatan. Meskipun akan terjadi pengurangan pendapatan, karena dalam situasi kritis seperti saat ini Pemprov tidak bisa menjalankan program sebagaimana yang direncanakan sebelumnya.
Dalam kesempatan itu juga, Gubernur kembali mengimbau masyarakat untuk menaati imbauan pemerintah. Tetap betah di rumah, tidak melakukan kegiatan keramaian, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak bersentuhan.
“Bertambahnya kasus corona karena mayarakat relatif tidak disiplin dalam melaksanakan himbauan,” pungkasnya.
Sementara Ketua DPRD Banten Andra Soni menjelaskan, rapat dilakukan untuk konsultasi dan koordinasi terkait dengan kondisi saat ini dengan diberlakukannya KLB (Kejadian Luar Biasa) di Provinsi Banten.
“Kami memerlukan informasi apa saja yang sudah dikerjakan, akan dikerjakan, dan sedang dikerjakan oleh Pemprov Banten,” ungkapnya.
“Tadi pak Gubernur sudah menyampaikan segala sesuatunya baik oleh beliau sendiri maupun pejabat-pejabat teknis yang hadir dalam rapat ini. Pada prinsipnya kami mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam melindungi masyarakat Banten,” tambah Andra Soni.
Diakuinya, dalam rapat juga dibahas terkait realokasi anggaran yang dilakukan Pemprov Banten. Kegiatan yang sudah dilakukan dengan anggaran tersebut dan capaiannya.
“Saya berharap, dengan kegiagan seperti ini masyarakat tahu bahwa Pemprov Banten tidak diam. Walupun staf kita banyak bekerja di rumah (WFH/work from home, red) tapi pada prinsipnya layanan kepada masyarakat tetap berjalan. Koordinasi dengan kabupaten/kota, koordinasi dengan DPRD Banten tetap berjalan,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menjelaskan, Gubernur Banten sudah menyampaikan langkah strategis dalam menangani corona dan layanan terkait corona.
“Kami bersepakat mendukung langkah-langkah Gubernur Banten terhadap kepentingan masyarakat, khususnya pelayanan, penanganan, dan juga pencegahan terhadap Covid 19,” ungkapnya.
Ditambahkan, langkah-langkah strategis Gubernur Banten tentunya tidak terlepas dari rasa memiliki terhadap masyarakat Banten. Bersama-sama melawan corona untuk Banten tuntas dari wabah corona.
Terkait anggaran, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo menyatakan, Pemprov Banten menyiapkan anggaran Rp 1,26 triliun untuk antisipasi Covid-19.
“Sudah disiapkan anggaran di kas daerah sebesar Rp 160 miliar. Sebanyak Rp 150 miliar untuk tindakan kuratif dan sisanya untuk tindakan preventif,” ungkapnya.
“Pemprov Banten bersama DPRD Banten bekerja maksimal untuk memerangi Covid-19,” tegas Budi Prajogo. (DM/red)
