SERANG – DPRD Kota Serang menemukan dugaan markup Rp 1,9 miliar dalam pengadaan paket bansos untuk warga terdampak COVID-19. Total anggaran bansos berupa sembako senilai Rp 200 ribu untuk 50 ribu keluarga Rp 30 miliar.
Ketua Umum HMI Cabang Serang, Faisal Dudayef Payumi Padma mengatakan, seharusnya semua potensi penyalahgunaan tahapan program pemerintah bisa diantisipasi manakala DPRD menjalankan fungsinya. “DPRD (Komisi II) itu bekerja sesuai tupoksinya. Kalau ini berjalan saya yakin semua program berjalan lancar. Bukan hanya JPS saja,” katanya.
Faisal menegaskan, semua proses tahapan penyaluran JPS apabila diawasi DPRD hasilnya akan dirasakan masyarakat. Terlebih, suasana pandemi-19 membuat suasana chaos di masyarakat. “Ya, memang itu tugas dewan. Kalau tidak begitu. Kami berhak menanyakan kapasitas para anggota DPRD Kota Serang,” terangnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto mengatakan, pihaknya berkewajiban memastikan semua tahapan JPS sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. “Pengawasan itu melekat pada fungsi saya sebagai dewan. Terlebih, saat ini saya berada di Komisi II mitra kerjanya Dinsos,” katanya.
Pujiyanto menegaskan, penyaluran JPS pada tahap selanjutnya terus mengalami perbaikan. Sehingga, masyarakat penerima merasakan kehadiran Pemkot Serang dalam suasana Pandemi Covid-19. “Ke depan tentu JPS ini harus lebih baik. Kita akan kawal tiap prosesnya. Baik itu pendataan, hingga kualitas sembako yang diterima masyarakat,” katanya. (DM/red)
