Pandeglang – Program kegiatan pengembangan padat karya di Kabupaten Pandeglang senilai Rp 40 juta perkelompok dipersoalkan, bahkan ada dugaan penerima kelompok siluman alias piktif.
“Kami akan investigas adanya dugaan penerima bantuan program dari Kementerian Ketenagakerjaan berupa kegiatan pengembangan padat karya di Kabupaten Pandeglang disinyalir piktif alias banyak kelompok siluman.” ungkap Apandi Jarkasih Ketua Umum lembaga Badan Pemantau Pembangunan Provinsi Banten (BP3B) yang didampingi Uus selaku Kordinator Bidang Pengawas Pembangunan, kepada media, Selasa (01/12/20)
Menurut Apandi, penerima bantuan program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui kegiatan Padat Karya Inprastruktur dan Padat Karya Produktif dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dibidang Ketenagakerjaan yang digelontorkan oleh Kemenker RI untuk wilayah Kabupaten Pandeglang senilai Rp 14 miliar yang pencairannya dilakukan melalui BRI setempat.
“Dari informasi dan temuan dilapangan bahwa penerima bantuan Program Padat Karya sebanyak 140 kelompok di Kabupaten Pandeglang diduga fiktip alias banyak kelompok siluman. Kami meminta dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan adanya kelompok piktif tersebut.” beber Apandi.
Selain itu, sangat ironis bahwa pencairan yang dilakukan di BRI Cabang Pandeglang ditengarai tidak menggunakan protokol kesehatan, terutama adanya dugaan pembiayaran kerumunan masa dilokasi tersebut.
“Coba lihat saja di kantor BRI Cabang Pandeglang adanya kerumunan masa, itu para kelompok penerima program padat karya yang terkesan adanya pembiaran. Ini jelas tindak pidana juga melanggar protokol kesehata (Prokes).” tandasnya lagi, seraya menambahkan pihak aparat jangan tutup mata dalam hal tersebut.
“Apalagi ada dugaan terjadi pemotongan belah semangka, oleh pihak-pihak tertentu yang merasa berjasa sebagai makelar/perantara. Jadi Kepolisian harus mengusut dugaan ini.” tegas Apandi.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS asal Dapil Kabupaten Lebak-Pandeglang, H.Dimyati Natakusumah mengaku geram dan kecewa jika program Padat Karya untuk masyarakat diselewengkan oleh orang yang punya kepentingan pribadi. Apalagi jika benar kelompok penerima bantuan dari Kemenker RI di Kabupaten Pandeglang banyak yang fiktip.
“Waduh, ko bisa begitu. Apabila seperti itu (banyak kelompok fiktip,-red) harus diselidiki oleh para penegak hukum. Bapak minta untuk diusut.” kata Dimyati dengan nada kecewa saat dikonfirmasi media, via telepon selulernya.
Dikatakan Dimyati, bahwa program bantuan untuk penanggulangan pandemi covid-19 di Kabupaten Pandeglang dari Kementerian Ketenagakerjaan itu, dirinya ikut mendorong agar bantuan tersebut segera direalisasikan atau diberikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
“Program itu bapak juga yang mendorong nilainya sebesar Rp 14 miliar itu. Tapi bapak kecewa kalau betul banyak kelompok yang siluman,” ujarnya singkat.
(Dm.red)
