SERANG — Gejolak penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) terus bergulir.
Penolakan tersebut seperti datang dari Koordinator wilah (Korwil) Banten Partai PKS, Budi Prajogo yang menyayangkan disahkannya UU tersebut.
Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat bisa lebih memfokuskan terlebih dahulu pada penanganan dan penyebaran Covid-19, ketimbang harus buru-buru mengesahkan UU Cilaka.
Atas kondisi itu, pihaknya menilai pengesahan UU Cilaka terkesan dipaksakan dan kurang memperhatikan masukan dari dibawah, apalagi dalam kondisi seperti ini, munculnya aksi-aksi dari kaum buruh dijalan, dikhawatirkan akan memicu terjadinya penyebaran dan penularan Covid-19 dilapangan.
“Kita menyesalkan disahkannya UU ini dan terkesan dipaksakan,” kata Budi, rabu (7/10/2020).
Baca Juga
Sambung Budi, sedari awal partai PKS mengaku menolak terhadap pengesahan UU Cilaka. Namun, kenyataannya berbeda, saat ini UU Cilaka tersehut telah disahkan dan diparipurnakan oleh DPR RI beberapa waktu kemarin.
Saat disinggung langkah yang akan diambil DPRD Banten kedepan, sambung Budi, pihaknya memastikan DPRD Banten akan selalu dalam posisi bersama kepentingan masyarakat dan pekerja dalam mempertahankan hak hak dasar mereka.
Senada Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Demokrat M Nawa Said Dimyati mengaku sejak jauh-jauh hari telah bertemu dengan perwakilan kaum buru Provinsi Banten.
Baca Juga
Seperti yang sebelumnya pernah dilakukan, pihaknya berjanji akan meneruskan ke pemerintah pusat terhadap masukan dan keluhan dari kaum buruh, khususnya yang ada di Provinsi Banten. (Dm)
