SERANG,- Andra Soni menghadiri acara rapat Koordinasi Kepala Daerah terkait Program Pemberantasan Korupsi Terintergrasi Kepala Daerah se-Banten Tahun 2022, bertempat di Pendopo Gubernur Banten, pada Jumat (25/02/22).
Dalam rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Ketua KPK Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si., Gubernur Banten H. Wahidin Halim, Wagub Banten H. Andika Hazrumy, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar, Inspektur Khusus Irjen Kemendagri Teguh Narutomo, Bupati dan Walikota Se-Provinsi Banten beserta unsur Forkopimda lainnya.
Dalam paparannya Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI menyampaikan bahwa seharusnya tidak ada peluang bagi Banten dalam kasus korupsi, karena dua pimpinan di Banten berlatarbelakang politik dan pengawas. Oleh karena itu kami mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah di Banten untuk bersama-sama memerangi korupsi.
Selain itu KPK dibantu BPKP akan mengawasi pencegahan Korupsi di Banten menggunakan sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP).
“Kami terus ingatkan kepada seluruh kepala daerah dan pejabat pemerintahan di Banten untuk saling berkoordinasi untuk memerangi korupsi. KPK dibantu BPKP akan mengawasi pencegahan korupsi di Banten,” tuturnya.
Lebih lanjut Firli Bahuri menjelaskan bahwa Sistem MCP merupakan dashboard aplikasi yang berfungsi untuk melakukan monitoring, pendampingan, dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemerintah daerah.
Ke delapan area intervensi ini meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.
Ditempat yang sama, Andra Soni selaku Ketua DPRD menyampaikan bahwa melalui rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Ketua KPK ini bisa memberikan efek positif dan menjadi pengingat untuk semua pihak baik kepala daerah, pejabat pemerintahan di Banten untuk saling berkoordinasi dalam upaya pencegahan korupsi.
“Melalui rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Ketua KPK ini bisa memberikan efek positif dan menjadi pengingat untuk semua pihak baik kepala daerah, pejabat pemerintahan di Banten untuk saling berkoordinasi dalam upaya pencegahan korupsi,” tuturnya. (ADV)
