Buntut Aksi Penolakan Harga BBM, DPRD Banten akan bersurat langsung ke Pemerintah Pusat

SERANG, – Terima audiensi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Banten, Wakil Ketua DPRD M. Nawa Said akan berkirim surat ke Pemerintah Pusat dan Pj Gubernur Banten atas aspirasi buruh dalam penolakn kenaikan harga BBM.

Hal ini ia kemukakan dalam Audiensi yang dilaksanakan dengan Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Banten, bertempat di Gedung Serbaguna DPRD Banten, Rabu (28/09/22).

Ketua DPW FKSPN Provinsi Banten Anas N.F menuturkan, bahwa akibat kenaikan harga BBM tersebut turut berimbas pada kenaikan kebutuhan pokok. Hal ini berbanding terbalik dengan regulasi UMP dan UMK di Banten, sehingga hal ini dirasakan sangat merugikan bukan hanya kepada para buruh namun semua masyarakat.

“Kenaikan harga BBM ini juga berimbas pada kenaikan barang-barang pokok, ini berbanding terbalik dengan pengupahan untuk buruh. Oleh karena itu sangat membuat kami susah dan dirugikan,” jelasnya.

Oleh karena itu Federasi Buruh ini meminta solusi dari DPRD Banten untuk dapat memikirkan nasib dan kesejahteraan buruh di Banten.

“Kami mengadu ke DPRD Banten selaku wakil rakyat untuk bisa mencari sokusi dan memikirkan nasib kesejahteraan buruh dan masyarakat Banten,” tandas Anas.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD M. Nawa Said Dimyati sepakat untuk memperjuangkan kesejahteraan para buruh dan masyarakat Banten yang terkena imbas kenaikan harga BBM. Sebagai tindak lanjut DPRD Banten secara kelembagaan akan berkirim surat ke Presiden dan Pj Gubernur Banten atas penolakan yang terjadi akibat kenaikan harga BBM yang dinilai tidak pro rakyat.

“Kami di DPRD sangat terbuka bagi apapun aspirasi yang disampaikan. Dan terkait banyaknya penolakan akibat Kenaikan BBM ini memang kita tahu sangat menyusahkan rakyat. Maka dari itu kami secara kelembagaan akan berikir surat ke Presiden dan Pj Gubernur atas aspirasi penolakan harga BBM ini,” tutur Nawa. (Adv)