HARITA.ID – Setelah pekan lalu Pemkot Cilegon belajar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pemkab Sumedang, Jawa Barat, kini giliran Pemkab Sumedang yang datang ke Kota Cilegon, Selasa 12 September 2023.
Kunjungan tersebut dalam rangka studi tiru implementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Pemkab Sumedang merupakan daerah yang ke-24 yang melakukan kunjungan ke Kota Baja terkait pelaksanaan program KKPD.
Tampak hadir menerima kunjungan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kota Cilegon Noppy Kusuma beserta tim KKPD Kota Cilegon, serta Pimpinan Cabang Bank BJB Kota Cilegon Doddy Irawadi.
Sedangkan tamu dari Pemkab Sumedang dipimpin Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ine Inajah dan tim dari Bank BJB Cabang Sumedang.
Ine mengapresiasi Pemkot Cilegon yang telah mengimplementasikan sistem KKPD sehingga menjadi daerah percontohan bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia.
“Kami ingin belajar langsung implementasi KKPD ini di Cilegon yang telah lebih dulu melaksanakan digitalisasi pembayaran belanja uang persedian melalui KKPD, sehingga kami dapat gambaran yang jelas tentang KKPD ini,” kata Ine.
Studi tiru KKP ini, kata dia, dinilai penting untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme alur penatausahaan, pencatatan serta pertanggungjawabannya dalam sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
“Begitu juga halnya dengan sharing kendala yang dihadapi serta kelebihannya dalam hal implementasi KKPD ini. Tentu tujuannya tidak lain agar kami bisa segera diimplementasikan di daerah kami secepatnya,” ungkap Ine.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kota Cilegon Dana Sujaksani mengaku siap berbagi informasi terkait pemahaman KKPD. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan kendala yang berbeda beda dalam menerapkan KKPD.
“Oleh karenanya Pemkot Cilegon pun sangat intens menjalin komunikasi serta kerja sama yang baik, dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri), Perbankan (Bank BJB) sebagai mitra pelaksanaan pembayaran KKPD agar sistem pembayaran berbasis kartu kredit dapat diimplementasikan dengan baik,” jelas Dana.
Kabid perbendaharaan BPKPAD Kota Cilegon Noppy Kusuma menambahkan, implementasi KKPD di Cilegon masuk dalam percontohan atau pilot project sesuai dengan arahan dari Kemendagri.
“Untuk itu kami juga akan terus berupaya mengawal KKPD ini. Kami akan terus mengevaluasi apa saja yang kurang dalam implementasi KKPD ini agar ke depan lebih baik, bermanfaat dan memberikan pelayanan terbaik,” harapnya. (Zar/Red)
