HARITA.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, kembali tegaskan peran besar Asian-African Legal Consultative Organization(AALCO) dalam menyuarakan kepentingan negara-negara di kawasan Asia –Afrika. Hal ini disampaikan oleh Wapres Ma’ruf Amin saat memberi sambutan pada kegiatan the 61stAnnual Session of AALCOdi Bali (16/10). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyatakan bahwa AALCOmerupakan wadah penggerak dalam memperjuangkan suara bangsa Asia dan Afrika di tingkat global.
Wapres Ma’ruf Amin menegaskan peran besar AALCO dalam menyuarakan kepentingan negara-negara di kawasan Asia Afrika.Hal ini disampaikan oleh Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada kegiatan the 61stAnnual Session of AALCO di Bali (16/10). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyatakan bahwa AALCO merupakan wadah penggerak dalam memperjuangkan suara bangsa Asia dan Afrika di tingkat global.
“Suara bangsa Asia dan Afrika merupakan elemen penting pembentukan arsitektur hukum internasional. AALCO harus dapat menjadi mitra sejajar dengan organisasi regional global lain dan memiliki posis tawar yang kuat. Sehingga pembentukan instrumen dan rezim hukum internasional tidak dikendalikan oleh negara-negara yang secara tradisional mendominasi tata hukum internasional,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
AALCO berakar dari semangat zaman bahwa tata politik dan hukum internasional harus mencerminkan pandangan serta kepentingan bangsa Asia dan Afrika. Misalnya dalam hal ini, potensi negara-negara Asia dan Afrika yang diberkahi oleh lokasi geografis dan sumber daya alam yang melimpahdi satu sisijuga memberikan tantangan tersendiri dalam pemberantasan kejahatan transnasional.
Sebagai contoh dalam kasus illegal fishingdan wildlife crime,negara-negara Asia dan Afrika seringkali dirugikan oleh pelaku kejahatan yang mengambil persediaan ikan dan spesies liar di kawasan Asia–Afrika.Selain itu, negara-negara asia–Afrika juga kerap kali berkutat dengan proses kompleks pengembalian aset hasil kejahatan transnasional yang dilarikan ke luar negeri.
“Kejahatan transnasional serta pengembalian aset hasil kejahatan transnasional ini memerlukan perhatian serius dari Negara Asia dan Afrika yang seringkali menjadi korban. Kita perlu memperkuat kerangka hukum Internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional Negara Asia dan Afrika,” tegasnya.
Wapres Ma’ruf Amin kemudian menutup sambutannya dengan pesan bahwa AALCO harus mampu menawarkan solusi dan menjadi aktualisasi dar solusi itu sendirisebagai kontribusi negara-negara Asia-Afrika guna merealsasikan tata dunia yang adil dan beradab.
Pada sesi di pagi harinya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, dtunjuk mewakili Indonesia sebagai Presiden the 61stAnnual Session of AALCO. Amanah ini merupakan sesuatu yang spesial mengingat Indonesia sebagai salah satu negara pendiri AALCO yang saat itu lahir dari semangat pergerakan bangsa Asia dan Afrka untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme sebagai hasil Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memimpn rangkaian sidang 61stAnnual Session of AALCOdari tanggal 16-20 Oktober 2023, yang akan membahas agenda-agenda yang selama ini telah dibahas pada sesi-sesi tahun sebelumnya, serta usulan baru dari negara-negara anggota AALCO.
Pada 61stAnnual Session of AALCOtahun ini, sebagai tuan rumah Indonesia secara aktif mengajukan usulan agenda baru, yaitu terkait pembentukan Asset Recovery Expert Forumdi antara negara-negara Asia-Afrika. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan pembahasan subtopik baru pada agenda “theLaw of the Sea”, yaitu terkait “Illegal Fishing as a Transnational Organized Crime”, serta dua subtopk baru pada pembahasan agenda “Environment and Sustainable Development”, yaitu“Combating TransnationalWildlife Crime” dan “Strengthening Asian-African Collaboration on
Climate Change”.
Usulan Indonesia mengenai pembentukan Asset RecoveryExpert Forum sebagai penguatan dalam upaya pengembalian aset hasil kejahatan transnasional, isu illegal fishingsebagai kejahatan transnasional yang terorganisir, isu kejahatan terhadap satwa liar lintas batas, serta kerjasama negara Asia –Afrika terkait perubahan iklim merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara Asia dan Afrika.
“Mari kita gunakan kesempatan pada 61stAnnual Session of AALCOini untuk mengobarkan kembali semangat kerja sama antara negara-negara Asia dan Afrika. Semangat ini, yang berakar pada Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang bersejarah di Bandung, akan tetap menjadi inti aspirasi kita bersama. Sudah waktunya bagi kita untuk tidak hanya membahas masalah-masalah hukum,namun juga merefleksikan hasil Konferensi Asia-Afrika beserta prinsip-prinsipnya untuk terus memandu upaya kita bersama. Sesi tahunan ini merupakan bukti komtmen kita terhadap visi Asia dan Afrika, bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik,” pungkas Yasonna pada pidato pembukaannya sebagai Presiden 61stAnnual Session of AALCO.
Informasi lebih lanjut mengenai AALCO dan informasi seputar pelaksanaan 61stAnnual Session of AALCO dapatdilihat di https://www.aalco.int/.
Tentang AALCO
Asan-African Legal Consultative Organization(AALCO), sebelumnya bernama Asian Legal Consutatve Committee(ALCC), dibentuk pada tanggal 15 November 1956. Organisasi ini merupakan hasil nyata Konferensi Asia –Afrika Bandung 1955. Tujuh negara Asia, yaitu Burma (sekarang Myanmar), Ceylon (sekarang Sri Lanka), India, Irak, Jepang, dan Republik Persatuan Arab (sekarang Republik Arab Mesir dan Republik Arab Suriah) adalah negara-negara pendiri AALCO. Pada bulan April 1958, untuk mengakomodir kepesertaan negara-negara di benua Afrika nama Asian Legal Consultative Committeediubah menjadi AsianAfrican Legal Consultative Committee(AALCC) Pada 40thAnnual Sessionyang diadakan di Kantor Pusat AALCC di New Delhi pada tahun 2001, nama organisasi ini kembali diubah menjadi Asian African Legal Consutatve Organization(AALCO). Pada awalnya, AALCO didirikan sebagai Komite Tidak Tetap dengan masa jabatan lima tahun. Masa jabatan lima tahun tersebut kemudian diperpanjang sebanyak empat kali hingga tahun 1981, pada Sesi di Kolombo, diputuskan AALCO sebagai Organisasi yang permanen. (Red)
