HARITA.ID – Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang dukungan fungsi intelijen dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Reda Manthovani dan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko yang disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, Wakil Kepada SKK Migas Nanang Abdul Manaf dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).
Dalam sambutannya Jaksa Agung Muda Intelijen, mengatakan bahwa Jamintel melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis dan Direktorat ekonomi dan Keuangan mendukung penuh keberhasilan pembangunan nasional melalui kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi dalam bentuk dukungan fungsi intelijen pada pengamanan proyek strategis, pengamanan investasi dan pelacakan aset di lingkungan SKK Migas.
“Kami mendukung keberhasilan percepatan pembangunan dan infrastruktur khususnya yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi migas agar terpenuhinya target 1 Juta barel minyak dan 12,000 MMSCFD Gas Bumi pada tahun 2030,” kata Reda.
Reda Manthovani menegaskan perjanjian kerjasama ini merupakan perwujudan dukungan Kejaksaan terhadap SKK Migas untuk melaksanakan kegiatan Ekplorasi, eksploitasi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.
Baca Juga
“Bahwa sebelumnya Jaksa Agung Republik Indonesia dan SKK Migas telah menandatangani kesepahaman pada 22 November 2023 lalu. Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, SKK Migas juga membutuhkan dukungan bidang intelijen dalam kegiatan usaha Hulu Minyak dan gas bumi,”ujarnya.
Sementara itu Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf mengatakan program 1 Juta barel dan 12 BSCFD Gas tahun 2030 membutuhkan peran Kejaksaan untuk melakukan pengawasan, pengamanan dan pengawalan proyek-proyek strategis.
“Seperti kita ketahui, Industri Hulu Migas merupakan proyek strategi nasional dan banyak sekali tantangan yang dihadapi dan ini perlu pengawalan dari Kejaksaan,” kata Nanang. (Zar/Red)
