HARITA.ID — Kebijakan Pemerintah Kota Cilegon terkait rencana penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) mendapat dukungan dari sejumlah pegawai. Salah satunya Sahroni, pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon.
Sahroni menilai kebijakan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Cilegon menyesuaikan belanja daerah dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, ASN perlu memahami bahwa setiap kebijakan anggaran memiliki konsekuensi. Karena itu, ia menyatakan siap mengikuti kebijakan yang ditetapkan Wali Kota Cilegon Robinsar, termasuk jika penyesuaian TPP tersebut diterapkan pada 2027.
“Kami mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Cilegon Robinsar terkait pemotongan TPP, karena kami memahami bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian anggaran Pemerintah Daerah,” kata Sahroni, Jumat 18 September 2026.
Ia berharap kebijakan tersebut tetap dijalankan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan para ASN. Di sisi lain, Sahroni menilai dukungan terhadap kebijakan pimpinan harus ditunjukkan secara konsisten, terutama oleh jajaran pejabat struktural di lingkungan Pemkot Cilegon.
“Justru kita sebagai seorang ASN harus mendukung penuh kebijakan Wali Kota Cilegon. Kalau saya pribadi siap membersamai Wali Kota Cilegon dan Mas Wakil, baik suka maupun duka,” ujarnya.
Sahroni bahkan meminta jajaran eselon II, camat hingga lurah menjadi contoh dalam menjalankan kebijakan pemerintah.
“Jadi saya berpesan terutama kepada eselon II, camat dan lurah harus mendukung, karena kita harus menjadi contoh dalam menjalankan kebijakan pimpinan,” katanya.
Bagi Sahroni, dukungan terhadap kebijakan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pernyataan di depan pimpinan. Ia mengingatkan agar tidak terjadi sikap berbeda antara apa yang disampaikan secara terbuka dengan sikap di belakang.
“Jangan sampai di depan kita mendukung, tapi pada kenyataannya di belakang malah ngedumel, ngomel nggak karuan,” tegasnya.
Jika penyesuaian TPP benar-benar diterapkan pada 2027, Sahroni mengajak seluruh ASN menerima dan menjalankannya sesuai aturan.
“Kalau memang kebijakan tersebut bakal diterapkan di tahun 2027, mari kita dukung dan jalankan sesuai aturan,” pungkasnya.
Pernyataan Sahroni menggambarkan satu pesan penting di tengah pembahasan penyesuaian anggaran: kebijakan pemerintah tidak hanya membutuhkan keputusan di tingkat pimpinan, tetapi juga kesiapan aparatur untuk menjalankannya. Bagi ASN, kata Sahroni, loyalitas terhadap kebijakan bukan sekadar soal menerima keputusan, melainkan juga menjadi contoh dalam pelaksanaannya.
(Red*)
