SERANG, – Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa produk hasil pertanian di Banten tidak kalah berkualitas dengan daerah-daerah lain. Namun, Gubernur tidak ingin produk-produk pertanian asal Banten yang beredar di pasaran berlabel bukan Banten dan berdampak pada rendahnya kesejahteraan para petani Banten.
Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka acara Sosialisasi Gerakan Komando Startegis Pembangunan Pertanian (Kostratani) Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang pada Kamis (23/1/2020).
Ia menjelaskan, potensi pertanian Banten yang melimpah dan berkualitas harus dikenal oleh masyarakat Indonesia dan mampu memberikan kesejahteraan bagi petani Banten.
“Semua produk dari Banten harus berlabel Banten. Karena produk-produk pertanian Banten itu sangat baik, dari Pandeglang itu enak tapi belum labelnya menjadi milik kita. Selain daerah, para petani juga dirugikan atas hal ini,” tegas Gubernur
Ia menambahkan, label daerah sangat penting karena produk hasil pertanian akan dihargai lebih tinggi yang kemudian menguntungkan para petani. Selama ini, para petani hanya memproduksi kemudian menjualnya dalam bentuk mentahan tanpa diolah dan dikemas dengan apik sehingga dihargai sangat rendah. Oleh karenanya, hal ini harus menjadi perhatian bersama baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Berdasarkan laporan yang saya terima katanya produksi beras kita surplus, tapi kenapa harga beras di Banten lebih malah dari Jakarta? Itu karena setelah panen, mobil-mobil truk dari Karawang itu berjejer mau ngangkut padi kita baik kering atau basah tentu dengan harga yang murah. Sementara ketika sampai di pasar, harganya berlipat-lipat,”tuturnya
Oleh karenanya, lanjut Gubernur, ditengah pertumbuhan ekonomi makro yang mengalami turbulensi, sektor pertanian harus menjadi potensi yang tetap survive. Oleh karenanya, sektor industri yang kini semakin sulit karena pengaruh ekonomi global, pertanian harus kembali dibangun dan dikembangkan menjadi sebuah kedaulatan pangan dan ekonomi.
“Jangan dirubah itu tata ruang di Pandeglang untuk daerah industri. Kan industri banyak PHK, tapi pertanian tidak ada PHK karena industri tergantung pada ekonomi global. Pandeglang dan Lebak itu saya lihat subur, subhanallah. Kalau dulu dateng ke kampung saya dimasakin masyarakat dari hasil tani dan ternaknya, kalau sekarang kan nasi bungkus. Banjir juga ada jaman dulu, tapi dulu masyarakatnya bahu membahu dan tidak membangun rumah di lokasi yang rawan. Kalau sekarang kan kebalikannya. Makanya Pemprov tahun ini bikin roadmap potensi yang jadi prioritas pembangunan,”paparnya
Untuk itu, ujar Gubernur, Pemerintah harus memberi dukungan agar kualitas dan kuantitas pertanian di Banten semakin baik dan mampu bersaing dengan daerah lain. Oleh karenanya, Pemprov Banten membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis agar hasil pertanian Banten tidak dibawa langsung ke Jakarta atau daerah lainnya.
“Saya nggak mau duren Banten di bawa ke Jakarta, kita buat Kopi WH, saya nggak mau beras, jagung Banten itu tergantung pada Poktan. Nanti BUMD ini akan membelinya dengan harga sesuai, kalau petaninya sulit kita juga bantu modalnya, kita simpen di tempat penyimpangan yang akan kita bangun, kemudian kita bangun pasar induk untuk wadah para petani dan masyarakat melakukan kegiatan jual beli. Jadi kan petani dan masyarakat sama-sama diuntungkan,” tegasnya.
