SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga saat ini masih menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan Provinsi Banten tahun 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diperkirakan, evaluasi oleh Kemendagri baru akan keluar pada jumat (28/08/2020) besok.
“Sampai saat ini belum keluar dan kita masih menunggu. Mudah-mudahan Jumat besok sudah selesai,” kata Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo, rabu (26/08/2020).
Sebelumnya, Pemprov Banten bersama DPRD pada tanggal 14 Agustus 2020 kemarin telah memparipurnakan dan mengesahkan APBD-P Provinsi Banten. Dimana, pada postur APBD-P Provinsi Banten tahun 2020 ini, terdapat sumber alokasi lain yang bersumber dari pinjaman Pemerintah Pusat sebesar Rp 856 miliar, yang rencananya untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Banten akibat pendemi Covid-19.
Dengan kondisi ini, pihaknya optimis Kemendagri akan membantu upaya pemulihan PEN di Banten melalui evaluasi yang sedang dilakukan, termasuk merealisasikan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (Dipa) APBD-P Provinsi Banten tahun 2020 agar bisa dikerjakan tahun ini. Pihaknya juga tidak dapat berbuat banyak apabila Kemendagri mencoret sejumlah Dipa APBD-P Provinsi Banten tahun 2020, yang juga didalamnya terdapat pinjaman dana dari Pemerintah Pusat.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya, alokasi suntikan dana kepada Bank Banten tahun sebelumnya juga pernah dicoret, disisi lain padahal APBD Provinsi Banten telah disahkan,” sambungnya.
Budi mengaku, Pemprov Banten akhirnya hanya tinggal mengikuti arahan dari Kemendagri setelah hasil evaluasi untuk selanjutnya APBD Provinsi Banten dilaksanakan, meski tanpa harus ada Rapat Paripurna hasil evaluasi.
“Kalau Kemendagri tidak mengizinkan, ya sudah coret saja. Dan tidak perlu diparipurnakan lagi. Tapi disisi lain, walaupun kita punya kewenangan tapi kan dibatasi Kemendagri. Jadi nanti cuma Dipa (Daftar Isian Pengguna Anggaran) saja yang menyusut,” tukasnya. (DM/red)
