SERANG –– Pembahasan penyertaan modal kepada Badan Usaha milik Daerah (BUMD) PT Agrobisnis Mandiri milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus dikebut.
Hal itu menyusul sampai saat ini Pemprov Banten sendiri belum menyelesaikan pembentuan Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyertaan modalnya kepada BUMD PT Agrobisnis Mandiri, termasuk pembentukan badan hukum BUMD PT Agrobisnis Mandiri di Kemenkum HAM juga masih terus berproses, sementara kehadiran dari BUMD PT Agrobisnis Mandiri ini diharapkan bisa bergerak cepat, dalam menjaga harga-harga dipasaran dari petani, khususnya para petani yang ada di Provinsi Banten.
Ketua Komisis III DPRD Banten sekaligus Wakil Pansus penyetaan modal BUMD PT Agrobisnis Mandiri, Gembong R Sumedi mengatakan, perkembangan penyertaan modal kepada BUMD PT Agrobisnis Mandiri pada APBD perubahan Provinsi Banten tahun 2020 ini baru disepakti untuk disalurkan sebesar Rp 10 miliarnya saja dari target sebelumnya yang pernah disepakati, agar penyertaan modal kepada BUMD PT Agrobisnis Mandiri ini bisa mencapai Rp 300 miliar.
Disusul pada APBD tahun 2021 nanti, sesuai KUAPPAS tahun 2021 yang telah disepakati, agar penyertaan modal kepada BUMD PT Agrobisnis Mandiri kembali ditambah sebesar Rp 20 miliar.
Sementara, sambung Gembong, berdasarkan kesepakatan sebelumnya, penyertaan modal kepada BUMD PT Agrobisnis Mandiri ini diharapkan bisa mencapai Rp 75 miliar di tahun depan agar cukup menjadi Rp 300 miliar, sesuai dengan amanah Perda pembentukannya.
Atas kondisi itu, pihaknya terus berfikir keras agar kekurangan penyertaan modal kepada BUMD PT Agrobisnis Mandiri bisa mencukupi tahun depan, sambil menunggu pengesaan Perda penyertaan modalnya juga rampung dikerjakan di Kemenkum HAM.
“Baru Rp 10 miliar (di perubahan tahun 2020). KUAPPAS disetujui Rp miliar. Tapi kemarin kita bersepakat untuk menggenapkannya agar bisa mencapai Rp 75 miliar. Jadi, nambahnya Rp 45 miliar lagi dari KUAPPAS,” katanya, jumat (16/10/2020).
Menurutnya, Pemprov Banten dituntut untuk segera memenuhi kepemilikan saham 51 persen sebagaimana ketentuan dalam kepemilikan BUMD. 51 persen tersebut setara dengan nilai Rp 153 miliar. Dikurangi dengan nilai yang sudah dialokasikan pada APBD 2020 dan akan dialokasikan pada APBD 2021 maka kurangnya sekitar Rp 75 miliar. Rencananya pemenuhan kekurangan dipenuhi dengan cara konversi aset dan barang berupa Pusat Disitribusi Provinsi (PDP) yang sudah tahapan pembangunan menjadi menjadi milik BUMD.
“Aset tanah itu kalau dikonversikan senilai RP 95 miliar, jadi sudah bisa cukup,” ujarnya.
Atas kondisi itu pihaknya akan terus mengupayakannya, agar penyertaan modal kepada BUMD PT Agrobisnis Mandiri bisa mencapai Rp 75 miliar pada APBD Provinsi Banten tahun 2021 nanti. Namun, jika tidak tersedia anggaran, akan dilanjutkan lagi pembahasan pada RAPBD-P Provinsi Banten tahun 2021.
“Bisa saja, sepanjang pemerintahnya punya duit meski KUAPPAS tahun 2021 telah diparipurnakan. Kalau gak ada duit, dari mana kita nambahinnya?, Tapi kalau tidak, akan dilanjutkan lagi pada perubahan tahun 2021,” Gembong menambahkan.
Saat disinggung mengenai site pland yang akan dikerjakan oleh BUMD PT. Agrobisnis Mandiri kedepan, sampai saat ini, sambung Gembong pihaknya mengaku belum bisa melihat sepenuhnya apa yang akan dilakukannya kedepan.
Meski begitu pihaknya optimis, dengan hadirnya BUMD PT. Agrobisnis Mandiri ini kedepan nantinya diharapkan bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Banten khususnya serta kepada pemerintah dari sektor pendapatan.
Gembong mencontoh, seperti upaya untuk membeli gabah dari para petani saat panen raya, diharapkan hadirnya BUMD PT. Agrobisnis Mandiri ini bisa menjaga harga gabah dari petaji agar tidak anjlok saat panen raya tiba.
“Contoh lain, penyediaan daging ke Jakarta itu asalnya juga dari kita (Provinsi Banten), kalau asalnya dari sini kenapa gak kita kelola sendiri,” tandasnya.
(Dm)
