CILEGON — Adanya gugatan penyaluran bantuan dana hibah dan bansos oleh Pemkot Cilegon tahun anggaran 2018 hingga 2020 yang melibatkan calon Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati dan anaknya, membuat masyarakat Cilegon geram hingga angkat bicara.
Seperti diutarakan Saiful Majid, salah seorang warga Kota Cilegon yang mendukung gugatan soal penyaluran bantuan dana hibah dan bansos tersebut.
“Saya turut mendukung gugatan dana hibah yang dilayangkan seorang masyarakat Kota Cilegon ke pengadilan, karena selama ini ga ada yang berani, saya sangat apresiasi hal itu,” katanya, selasa (20/10/2020).
Menurutnya, ia pun sangat mendukung usaha KPK untuk terus berjuang dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN yang kerap terjadi di Kota Cilegon hingga tuntas. Karena masyarakat Cilegon sudah jenuh dengan korupsi yang dapat merugikan rakyat.
“Pokoknya saya dukung KPK untuk terus berjuang mengawal kasus ini dan menindaklanjuti sampai tuntas demi keadilan yang merata,” ujarnya.
Saiful lebih lanjut menambahkan, penyaluran bantuan dana hibah dan bansos jika benar terbukti diberikan hanya kepada pihak-pihak tertentu atau orang-orang di lingkaran penguasa, akan memunculkan ketidakadilan. Apalagi jika digunakan untuk kepentingan pribadi dalam pilkada.
“Bantuan dana hibah dan bansos kepada pihak-pihak tertentu akan digunakan untuk kepentingan pilkada,” tambahnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang pedagang pasar, Lia Azzahra bahwa dirinya tidak rela jika bantuan dana bansos dan hibah diberikan atas dasar kepentingan pribadi dan keluarga.
“Kalau menurut saya sih ga rela aja kalau yang diberi bantuan hanya kalangan tertentu, apalagi kepentingan pribadi dan keluarga penguasa. Kami masyarakat kecil susah mencari uang, masa disana enak-enakan menikmati bantuan dana, ga adil geh,” jelasnya.
Dukungan terhadap BPK dan KPK untuk menindaklanjuti perkara gugatan dana hibah juga diutarakan oleh seorang guru honor yang tidak ingin disebut namanya. Menurutnya, BPK dan KPK harus benar-benar menelusuri dan mengaudit terkait penyaluran dana bansos dan hibah. Karena dana itu (bansos dan hibah.red) sejatinya disalurkan kepada masyarakat Cilegon (lembaga yang bukan masuk dalam keluarga calon) secara adil dan tepat sasaran agar tidak ada yang dirugikan.
“Saya harap BPK dan KPK menelusuri aliran dana hibah, kepada siapa saja diberikan, harus adil. Kalau perlu lakukan audit agar tidak ada yang dirugikan,” harapnya.
(Dm)
