SERANG – Jaringan Pengaman Sosial (JPS) tahap II kepada masyarakat yang berhak di Provinsi Banten akibat terdampak covid-19, sebelumnya direncanan untuk cair pekan ini.
Meski begitu, sampai saat ini belum ada tanda-tanda penyalurannya. DPRD Banten mengaku sampai saat ini pihaknya masih belum mendengar terkait penyaluran JPS tahap dua kepada masyarakat.
“Belum saya mendengar jadwalnya seperti apa. Per hari ini belum mendapatkan informasi. Betul (Dinsos menjadikan pencairan JPS tahap dua cair pekan ini),” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mandrofa, Kamis (19/11/2020).
Menurutnya, untuk penyaluran JPS tahap satu juga belum semuanya rampung didistribusikan 100 persen.
“Belum, belum 100 persen, tapi sudah diatas 90 persen,” terangnya.
Menurutnya, jika alasannya hanya karena proses pembuatan rekening calon penerima, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi dan seharusnya bisa lebih dipercepat.
“Kalau alasannya membuat buku rekening, saya kira itu tidak susah. Ini kan sudah berbulan-bulan,” imbuhnya.
Disisi lain, pihaknya juga mengkritisi upaya dari Pemprov Banten dalam menggelontorkan bantuan kepada masyarakat, seperti yang dilakukan Pemerintah Pusat selama pandemi Covid-19, seperti melalui pemberian program bantuan UMKM, kartu prakerja dan bantuan honorer.
“Masa Provinsi berpangku tangan saja, diam saja menonton?,” tambahnya.
Jikalaupun Pemprov Banten saat ini tengah fokus menangani pembangunan infrastruktur, pihaknya berpesan agar pada pelaksanaannya bisa melibatkan langsung masyarakat, melihat tingkat pengguran Banten yang tinggi, mencapai 10,64.
“Buat apa kalau peningkatan ekonmi, kalau yang mengerjakan perusahaan-perusahaan besar,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekda Banten, Al Muktabar juga mengaku masih belum mendapat informasi mengenai pencairan JPS tahap II.
“Nanti saya tanyakan ke Bu Kadinsos, teknis itu,” katanya, seraya menambahkan, pihaknya juga akan menanyakannya terkait ketersediaan anggaran JPS tahap II kepada Dinsos Banten.
Sementara itu, Kadinsos Banten, Nurhana dan Sekretaris Dinsos Banten, Budi Darma belum bisa dimintai keterangannya, dihubungi melalui HP nya belum diangkat.
(Dm)
