CILEGON – Sehari menjelang debat publik terbuka II yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, Calon Walikota Cilegon nomor urut 4 menyoroti buruknya pelayanan keterbukaan informasi publik (KIP) di Kota Cilegon.
Calon Walikota Cilegon Helldy Agustian pada Jumat (27/11/2020) mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten nomor 096/SK-BP/KIBanten/XI/2019 bahwa penilaian keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon hanya diangka 60,34 dengan kualifikasi cukup informatif.
“Keterbukaan informasi publik kita (Kota Cilegon) terburuk se-provinsi Banten. Pemkab Tangerang saja diatas kita diangka 82,92. Itu angkanya cukup jauh, contoh kecilnya saja anggaran dana Covid-19 yang sudah keluar kita tidak tau,” katanya saat ditemui usai menggelar konsolidasi pemenangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di salah satu restoran di Kota Cilegon.
Helldy mengaku, keterbukaan informasi publik itu sangat penting karena ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang dimana ada hak memberi dan menerima informasi. Informasi publik setiap Pemerintah Daerah harus bisa dapat diakses oleh publik.
“Kami disini menawarkan konsep smart city yang bukan hanya lipsing, naun kita ingin Kota Cilegon baru dan konsep kedepan kita melayani bukan dilayani. Jangan bicara sukses, akan tetapi pengangguan banyak dan sampah berserakan dimana-mana. Jadi bagi kami setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangan pribadi dan lingkungan sosial,” ujarnya.
Baca Juga
(Dm)
