HARITA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menegaskan komitmennya untuk memperkuat kekompakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Ia ingin seluruh jajaran birokrasi bekerja bersama tanpa sekat, sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Aziz resmi dilantik sebagai Sekda Kota Cilegon oleh Wali Kota Cilegon Robinsar di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Senin (31/8/2026).
Usai pelantikan, Aziz menyampaikan pesan yang diberikan Robinsar dalam amanatnya. Ia diminta menjadi Sekda untuk seluruh ASN dan mampu menjaga kebersamaan di lingkungan birokrasi.
“Pesan beliau pada saat memberikan amanat agar Sekda bisa menjadi komando di seluruh pegawai ASN di Kota Cilegon agar kompak, tidak mengkotak-kotakkan, tidak memilih-milih. Seluruhnya harus satu suara, satu bahasa, satu langkah untuk bisa mewujudkan semua program-program prioritas yang sudah direncanakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota,” kata Aziz.
Menurut Aziz, kekompakan menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia ingin membangun suasana kerja yang guyub dan solid agar setiap perangkat daerah dapat bergerak dalam arah yang sama.
“Komitmen saya adalah pertama kita harus menjaga kekompakan, keguyuban di antara seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Semuanya harus bisa mendukung apa yang menjadi program-program prioritas Pak Wali Kota,” ujarnya.
Ia berharap tidak ada pengelompokan yang dapat mengganggu soliditas birokrasi.
“Intinya kita harus kompak. Jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok. Saya harus bisa menyatukan seluruh PNS atau ASN yang ada di Kota Cilegon,” tegasnya.
Bagi Aziz, konsolidasi birokrasi bukan sekadar persoalan internal pemerintahan. Kekompakan ASN harus memberikan dampak terhadap pelaksanaan program dan kualitas pelayanan publik.
Aziz mengatakan seluruh jajaran pemerintah daerah harus memberikan pelayanan secara maksimal. Kebutuhan masyarakat, menurutnya, harus menjadi perhatian dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Termasuk juga kita harus total melakukan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita harus layani, kita harus penuhi,” katanya.
Ia menilai pemerintah juga perlu memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang di lapangan. Menurut Aziz, tidak semua persoalan masyarakat selalu tercantum secara rinci dalam program prioritas maupun dokumen perencanaan daerah.
“Apabila ada yang tidak tercantum dalam janji-janji prioritas dan kemudian RPJMD, kalau memang itu kebutuhan masyarakat, tentu kita harus layani juga,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugas sebagai Sekda, Aziz menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Cilegon. Di antaranya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan kemiskinan.
“Mulai dari infrastruktur, kemudian dari sisi bidang pendidikan, kesehatan, pengangguran, angka kemiskinan. Itulah beberapa hal yang menjadi PR Pemerintah Kota Cilegon,” ungkapnya.
Aziz mengatakan program yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan dikawal agar dapat direalisasikan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.
“Ke depan mudah-mudahan dari yang sudah direncanakan di dalam RPJMD, semua program-programnya kita bisa tuntaskan, selesaikan,” katanya.
Namun, ia menyadari pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menentukan skala prioritas dalam menjalankan berbagai program.
“Kita dengan keterbatasan harus bisa memilah-milah, menentukan skala prioritas. Prioritasnya adalah sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam program-program prioritas, janji-janji politik, termasuk kebutuhan masyarakat yang harus kita kedepankan,” jelasnya.
Terkait kemampuan fiskal daerah, Aziz mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemerintah Kota Cilegon juga akan berupaya menjaga dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Yang lemah mungkin karena fiskalnya terkait dengan transfer dari pusat. Tapi kalau untuk daerah sendiri terkait dengan PAD, kita upayakan supaya tetap dijaga, sebisa mungkin kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia menyebut Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon telah melakukan sejumlah upaya, termasuk pendataan terhadap wajib pajak.
“Dari teman-teman BPKPAD sudah melakukan pendataan terhadap wajib-wajib pajak dan sebagainya. Mudah-mudahan di 2026, di perubahan ini sudah mulai ada pergerakan kenaikan khususnya di fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, termasuk untuk tahun 2027,” tuturnya.
Menurut Aziz, penguatan PAD menjadi bagian penting agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih baik dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Aziz juga menanggapi adanya pandangan mengenai pembangunan fisik di Kota Cilegon dalam dua tahun terakhir. Ia mengatakan penilaian terhadap pembangunan sebaiknya melihat keseluruhan program yang telah disusun pemerintah, termasuk yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kalau pembangunan kan menyesuaikan dengan program prioritas dan apa yang tertuang dalam RPJMD. Kita kawal itu saja. Apakah itu dinilai krisis atau tidak, kita lihat di dokumen perencanaan kita,” jelasnya.
Menurut dia, pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari proyek fisik. Pembangunan nonfisik juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Meski demikian, ia menyebut sejumlah pembangunan fisik tetap berjalan. Di antaranya penataan taman, perbaikan trotoar, penataan lingkungan, perbaikan sekolah, hingga pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas PUPR.
“Pembangunan bukan hanya fisik, tapi juga nonfisik. Kalau fisiknya kita sudah bisa lihat, misalnya pembangunan taman, kemudian perbaikan trotoar, penataan lingkungan, sekolah-sekolah, perbaikan dan sebagainya,” ujarnya.
“Termasuk infrastruktur di Dinas PUPR, ada jalan, pengairan, drainase dan sebagainya,” sambungnya.
Dengan dilantiknya Ahmad Aziz sebagai Sekda, konsolidasi birokrasi menjadi salah satu agenda penting yang akan dihadapi. Di saat bersamaan, pemerintah juga harus mengawal program RPJMD, menjaga kemampuan fiskal, meningkatkan PAD, serta menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Pesan untuk bekerja kompak kini menjadi salah satu fondasi yang ingin dibangun Aziz bersama jajaran ASN Pemkot Cilegon.
“Satu suara, satu bahasa, satu langkah,” menjadi semangat yang ia bawa untuk mengawal program pemerintah daerah.
Ujian berikutnya tentu bukan lagi pada bagaimana pesan itu disampaikan, melainkan bagaimana semangat kebersamaan tersebut diterjemahkan menjadi kerja birokrasi yang efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Cilegon.
(Red*)
