HARITA.ID – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Titik Anas menyampaikan bahwa,Realisasi APBN di Banten Tumbuh Postitif, Pertumbuhan Ekonomi Banten Ekspansif dan Pengendalian Inflasi Kian Baik di Tengah Perlambatan Global. Hak tersebut di sebabkan karena Makro dan Kesejahteraan Pertumbuhan ekonomi Banten pada Q1 2023 berbalik arah dari sebelumnya melambat pada Q4 2022 di angka 4.03% menjadi menguat tajam di angka 4,68%.
“Pertumbuhan ekonomi Banten Q1 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi beberapa provinsi lain di Pulau Jawa,”kata Titik Anas.
Akan tetapi, Titik Anas menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Banten Q1 2023 menguat lebih tajam jika dibandingkan provinsi lain. Share terbesar PDRB Banten sampai dengan Q1 2023 masih tetap dari sektor Industri Pengolahan sebesar 30,22%.
“Pertumbuhan pada Q1 2023 ini memasuki fase ekspansi setelah sebelumnya mengalami perlambatan. Pertumbuhan ini didorong oleh mulai meningkatnya permintaan domestik, permintaan ekspor dan perbaikan iklim usaha serta investasi di sektor ini,” terangnya.
Sementara itu,ditegaskan Dia dalam tekanan Inflasi pada provinsi Banten terus menurun, pada bulan Mei tercatat 3,67% (yoy) atau 0,09% (mtm), tingkat inflasi Banten lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional dan sebagian besar kota-kota di Jawa. Penurunan inflasi Banten terjadi berkat dukungan dan kerja solid dari Tim Pengendalian inflasi Daerah.
Baca Juga
“Indikator Kesejahteraan sebagian membaik yaitu Nilai Tukar Petani (NPT) bulan Mei 2023 sebesar 102,68 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Februari 2023 sebesar 7,97% capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) bulan Mei 2023 sebesar 98,13, tidak lebih baik jika dibandingkan periode sebelumnya,” tegasnya.
Diterangkanya, proses Belanja APBN Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar Rp9,18 Triliun (35,63% dari target APBN 2023) tumbuh 2,97%. Sehingga proses Belanja APBN terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD). Belanja K/L Rp3,23 Triliun (34,88% dari Pagu) tumbuh 11,51%. Belanja TKD Rp5,94 T (36,05% dari Pagu) sedikit mengalami kontraksi sebesar 1,15%.
“Pemanfaatan APBN Kita di provinsi Banten salah satunya untuk Tahapan Pemilu. Kegiatan ini mendorong peningkatan realisasi Belanja Barang Komisi Pemilihan Umum. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih,Pencalonan DPD, Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah tahapan yang harus diselesaikan pada tahun 2023,”terangnya.
Baca Juga
Diungkapkanya, Satker KPU Banten memiliki total anggaran Belanja Barang sebesar Rp230,88 miliar dengan realisasi yang sudah terserap sebesar Rp165,82 miliar atau setara 71,82 persen dari pagu.
Maka oleh sebab itu,Selain itu Pemanfaatan APBN di Banten pada Belanja Modal antara lain untuk beberapa Proyek Vital seperti:
a. Proyek Jalan Bebas Hambatan Serang-Panimbang (83,6 km) terutama pada seksi 3 yang didanai sepenuhnya dari APBN. Jalan tol tersebut ditargetkan beroperasi pada triwulan II Tahun 2024.
b. Waduk Karian, target dialiri air pada bulan September 2024 dan mengaliri daerah seluas 21454 Ha.
c. Sistem Penyediaan Air Minum Karian-Serpong dengan target 4600 Liter air per detik.
“Penyaluran Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami sedikit mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2022. Akan tetapi, Dana Insentif Daerah (DID) mengalami peningkatan sebesar 16,28%. Selain itu, DAK Fisik tumbuh signifikan sebesar 110,72% jika dibandingkan tahun 2022,”ungkapnya.
Baca Juga
Dia mengatakan bahwa Dana ini telah disalurkan untuk Pemda Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, dan Kota Tangsel. Penyaluran Dana Bagi Hasil juga tercatat lebih tinggi sebesar 39,04% dengan peningkatan tertinggi terdapat pada jenis DBH SDA Panas Bumi yang meningkat 354,14% dari Rp0,98 miliar menjadi Rp4,43 miliar. Kinerja penyaluran DAK Nonfisik naik 32,28% dengan penyaluran tertinggi ada pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1,12 triliun.
“Kinerja Dana Desa juga mengalami perbaikan karena terjadi pertumbuhan sebesar 7,70%. Ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat Desa meningkat karena mereka bisa memenuhi persyaratan dokumen penyaluran lebih cepat,”kata dia.
“Walaupun kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pertumbuhan negatif sebesar 16,42% (Yoy), akan tetapi sampai dengan akhir Mei 2023 telah terdapat penyaluran untuk DAU block grant dan DAU specific grant,” tambahnya.
“Hal tersebut disebabkan perubahan kebijakan alokasi DAU yang baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, namun demikian pemda merespon positif dan berdasarkan data terbaru, perkembangan realisasi TKD sudah mulai meningkat,” pungkasnya. (Zar/Red)
