HARITA.ID – Menjelang penutupan pendaftaran open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon,kembali mendapat sorotan dari elemen masyarakat Cilegon.
Seperti yang diutarakan Ketua Komite Penyelamat Kearifan Lokal Cilegon, Hundusi Hambali yang dalam hal ini menagih komitmen Walikota Cilegon, Helldy Agustian untuk lebih memprioritaskan ASN putra daerah dalam open bidding JPTP di 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Cilegon Tahun 2023.
“Kebijakan Walikota Cilegon saat Tim Pansel nanti menyerahkan hasil 3 besar yang lolos, sangat menentukan siapa pejabat yang bisa jadi kepala dinas. Termasuk kebijakan di awal dalam membentuk Tim Pansel, harus lebih memprioritaskan putra daerah. Dalam hal ini selain kita mendorong putra daerah yang sudah memenuhi syarat administrasi untuk ikut open bidding, kita juga menagih janji Bapak Walikota Cilegon dalam open bidding ini,” ungkap Hundusi, dalam keterangan persnya, Sabtu 08 Juli 2023.
Hundusi juga mengkritisi soal pembentukan Tim Panitia Seleksi (Pansel) Open Bidding JPTP di Pemkot Cilegon yang juga harus melibatkan pejabat putra daerah, akademisi dan profesional dari kearifan lokal Cilegon.
“Infonya saat rotasi mutasi sebelumnya, komposisi panitia seleksinya tidak ada sosok yang mencerminkan kearifan lokal, baik dari internal Pemkot, tokoh masyarakat yang diganti profesional dan akademisi. Khusus untuk akademisi, saya kira banyak sosok berkompeten dari universitas yang ada di Cilegon, masa open bidding kali ini mau pakai akademisi luar lagi?,” ucapnya.
“Karena dengan komposisi Tim Pansel juga menentukan hasil 3 besar, kalau nanti kembali didominasi oleh unsur eksternal atau tidak melibatkan kearifan lokal Cilegon, seolah rezim saat ini mempertahankan status keterwakilan pejabat non putra daerah. Dan putra daerah bisa termarjinalkan karena karakter dan potensi SDM nya tidak diakomodir. Masa ASN putra daerah mau jadi penonton di tanah kelahirannya? Jadi saya minta Pak Wali untuk memprioritaskan putra daerah dalam open bidding kali ini,” imbuh Hundusi.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD Ormas Aliansi Banten Bersatu (Ali Baba) Kota Cilegon, Marhani yang mendorong para pejabat ASN putra daerah dengan kualifikasi persyaratan yang sesuai untuk antusias mengikuti open bidding.
“Karena putra daerah bisa lebih paham akan kultur dan karakter masyarakatnya, dan ada rasa lebih mencintai daerahnya. Jadi harus ikut open bidding untuk keterwakilan dan bisa merepresentasikan masyarakat Cilegon,” ungkapnya.
Marhani juga mengkorekasikan soal masih sepinya peserta open bidding yang mendaftar karena beredarnya isu akan sosok-sosok pejabat non putra daerah yang diduga sudah diplot untuk menduduki OPD-OPD yang dilakukan open bidding.
“Saya kira isu yang beredar soal plot itu berasal dari kalangan pejabat eselon III, kalau gak salah di Pemkot Cilegon jumlahnya 130 an. Jadi kami Ormas Ali Baba ingin open bidding ini harus memprioritaskan ASN putra daerah,” ungkapnya.
“Dan soal Tim Pansel open bidding harus ada perubahan juga, komposisinya harus di isi juga oleh tim yang melibatkan keterwakilan putra daerah,” tandasnya. (Zar/Red)
