HARITA.ID – Penjabat Wali Kota Serang Yedi Rahmat melakukan sidak pelayanan adminsitrasi kependudukan di Disdukcapil, pada Selasa 02 Januari 2024.
Penjabat Wali Kota Serang Yedi Rahmat di dampingin Asisten Daerah II mengawali tahun 2024 dengan melakukan sidak pelayanan di Disdukcapil Kota Serang.
Ditemui usai sidak, Pj Wali Kota Serang Yedi Rahmat mengatakan bahwa sidak ini dilaksanakan untuk melihat kesiapan pelayanan usai libur akhir tahun.
“Kegiatan hari ini untuk melihat pelayanan di Disdukcapil setelah libur, seperti yang dilihat ada beberapa antrian untuk proses administrasi kependudukan,”ucap Yedi Rahmat.
“Saya sudah cek langsung bahwa untuk e-ktp mudah untuk di urusnya dan mungkin hanya beberapa menit saja namun dokumen harus lengkap,”imbuhnya.
Kemudian saat sidak Yedi Rahmat menghampiri warga yang sedang mengurus e-ktp untuk menanyakan bagaimana proses pengurusan e-ktp di Disdukcapil.
Roihah warga Kota Serang mengatakan bahwa proses pembuatan e-ktpnya berlangsung selama 2 hari.
“Saya menyerahkan dokumen itu tanggal 29 Desember 2023, baru selesai hari ini dikarenakan diperpotong libur akhir tahun. tadi sampai Disdukcapil jam 9, antri sebentar jam 9.30 sudah bisa di ambil alhamdulillah,”ujar Roihah.
“Mudah-mudahan pelayanan Disdukcapil kedepannya bisa lebih baik untuk masyarakat, jangan sampai ada yang mengantri sampai dengan jam 2. jadi nanti saat tutup jam 3 semua sudah terlayani dengan baik oleh teman-teman Disdukcapil,”tutup Yedi Rahmat
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Dulbarid menyampaikan terkait terjadinya antrian pada saat pelayanan administrasi kependudukan.
“terjadi antrian dengan membeludaknya pelayanan dikarenakan pertama sudah 2 hari pelayanan di kecamatan itu rusak sehingga di giring kesini,”ujar Dulbarid
“Yang kedua, dimasa libur ini kami sebenarnya sudah melakukan inovasi dengan JEBOL dan METU, tetap kami inovasi dan antisipasi agar tidak terjadi penumpukan,” imbuhnya.
Kemudian Dulbarid menyampaikan target dan kendala dalam pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang baru tercapai 2.9 %.
“Dari target 25% itu kita baru 2.9%, kendalanya ini karena tidak semua masyarakat itu melek teknologi / digital gitu. masih senang dengan pegang fisiknya,”terangnya.
“IKD tetap bagi kami nomor satu, mungkin nanti akan beralih ke digital. setiap pemohon yang datang antri kesini itu harus mempunyai IKD terlebih dahulu sebagai syarat, baru kami proses,”tutup Dulbarid. (Zar/Red)
