CILEGON – Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan bahwa Program Saban Juare pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan program sebelumnya, Salira, namun dengan pendekatan yang lebih fokus dan terarah. Pemerintah Kota Cilegon membatasi target pembangunan agar benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendesak di masyarakat.
Menurut Robinsar, berdasarkan hasil pantauan langsung di lapangan, persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah jalan rusak, lampu penerangan yang gelap, titik-titik banjir, serta rumah tidak layak huni.
“Karena itu saya minta Pokmas, RT, RW, lurah, dan camat agar mengakomodir usulan yang benar-benar prioritas. Setiap wilayah kebutuhannya berbeda, jadi yang paling mendesak harus didahulukan,” ujar Robinsar.
Ia mengakui, selama ini masih ditemukan pembangunan yang kurang tepat sasaran. Dalam beberapa kasus, karena kuota sudah terpenuhi, justru kegiatan yang tidak terlalu penting dilaksanakan. Ke depan, Robinsar menekankan pendataan akan lebih dimaksimalkan melalui kelurahan agar kebutuhan riil di lapangan bisa terpetakan dengan baik.
“Kalau satu lingkungan kebutuhannya sudah terpenuhi, maka diarahkan ke titik lain yang masih membutuhkan pembangunan,” jelasnya.
Terkait anggaran, Robinsar tidak menampik adanya tantangan akibat berkurangnya transfer ke daerah hingga sekitar Rp230 miliar. Meski demikian, ia memastikan prioritas pembangunan tetap diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat.
Untuk infrastruktur jalan, Pemkot Cilegon memfokuskan penanganan pada jalan lingkungan, sementara jalan kota ke depan ditargetkan lebih awet dengan betonisasi, khususnya di ruas-ruas padat aktivitas dan yang mengalami kerusakan parah.
Selain pembangunan, Robinsar juga menyoroti persoalan tambang ilegal dan dampaknya terhadap lingkungan. Ia menyampaikan bahwa Dinas SDA dan Mineral Provinsi Banten telah turun melakukan pengecekan tambang ilegal. Bahkan dalam waktu dekat, Pemkot Cilegon akan memulai program penanaman satu juta pohon sebagai langkah reboisasi dan upaya jangka panjang penanggulangan banjir serta cuaca ekstrem.
“Tambang yang tidak berizin tentu harus ditutup. Selain merusak lingkungan, juga tidak memberikan manfaat bagi daerah,” tegasnya.
Dalam penanganan banjir, Robinsar menyebut pemerintah saat ini fokus pada mitigasi bencana dan keselamatan warga. Shelter evakuasi telah disiapkan di titik-titik rawan banjir, termasuk dukungan layanan kesehatan dari puskesmas. Biasanya, warga hanya berada di shelter selama satu hingga dua hari hingga air surut.
Pemkot juga mempercepat perbaikan sarana prasarana yang rusak akibat banjir, seperti Tembok Penahan Tanah (TPT) yang jebol. Di sejumlah wilayah seperti Jombang dan Cibeber, perbaikan telah berjalan, disertai normalisasi sungai dan pembongkaran bangunan liar, termasuk di wilayah Ciwandan dan sepanjang Jalur Lingkar Selatan (JLS).
“Kami tidak menunggu banjir terjadi. Normalisasi dan perawatan akan dilakukan secara berkala,” kata Robinsar.
Ia menambahkan, penyebab banjir tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari tingginya debit air dari wilayah hulu seperti Panggung, Kembalung, hingga Ciwandan, kondisi saluran, hingga sedimentasi.
Untuk itu, Pemkot Cilegon terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) dan BPJN. Sejumlah program strategis seperti modifikasi struktur saluran di wilayah Kadipaten serta pembenahan drainase di jalan nasional wilayah Ciwandan akan segera dilakukan.
“Semua hasil koordinasi dengan provinsi dan pusat akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Harapannya, langkah-langkah ini bisa meringankan dampak banjir dan memperkuat ketahanan Kota Cilegon ke depan,” pungkas Robinsar.
