HARITA.ID – Wali Kota Cilegon Robinsar melantik dan mengambil sumpah jabatan dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Rabu (1/7/2026). Pelantikan yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota itu dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan.
Dua pejabat yang dilantik yakni Agus Zulkarnain yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Cilegon. Kini, Agus dipercaya mengemban tugas baru sebagai Sekretaris DPRD Kota Cilegon.
Sementara itu, Tb. Heri Mardiana yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Cilegon resmi dilantik menjadi Inspektur pada Inspektorat Kota Cilegon.
Dalam sambutannya, Robinsar menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kinerja organisasi, bukan karena faktor lain.
“Rotasi dan mutasi adalah hal yang lumrah dalam pemerintahan. Kami melantik karena yakin dan percaya bahwa bapak-bapak mampu menjalankan amanah dengan baik. Tidak ada sudut pandang negatif, semuanya murni untuk membantu kami menjalankan pemerintahan agar lebih efektif,” kata Robinsar.
Baca Juga
Ia menambahkan, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta kemampuan dan integritas masing-masing pejabat. Karena itu, dirinya meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas baru dan bekerja secara maksimal.
“Kami berharap bapak-bapak dapat bekerja seoptimal mungkin, menjaga integritas, dan membantu kami menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya demi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Robinsar juga mengaku optimistis kedua pejabat tersebut mampu mengemban amanah di posisi barunya. Menurutnya, pengalaman yang dimiliki akan menjadi modal penting dalam mendukung program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cilegon.
Baca Juga
Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Cilegon untuk terus membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan penyegaran di level pejabat pimpinan tinggi, pemerintah berharap koordinasi antarlembaga semakin solid sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
(Red*)
