CILEGON –– Wali Kota Cilegon Helldy Agustian akhirnya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pungutan parkir yang meresahkan di Pasar Kranggot, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Kamis (29/07/2021).
Orang nomor satu di Kota Baja itu langsung mengumpulkan sejumlah pejabat terkait seperti Sekretaris Daerah Maman Mauludin, Kepala Dinas Perhubungan Uteng Dedi Apendi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Safrudin, Kepala Dinas Satpol PP Juhadi M Syukur dan Kepala Bagian Hukum Agung Setiabudi di ruang rapat Wali Kota Cilegon.
Usai mengumpulkan pejabat terkait, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan bahwa pada dasarnya Pemerintah Kota Cilegon ingin melindungi masyarakat dari pungutan liar parkir yang marak di pasar tersebut.
“Prinsipnya ini baru inisiasi atau percobaan karena melihat secara internal dari hasil rapat bahwa banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pungutan liar parkir. Misalnya ketia warga membeli di tempat sayur harus bayar parkir, di tempat daging juga bayar parkir sehingga memberatkan masyarakat,” katanya.
Helldy mengaku, Pemkot Cilegon hanya akan memberlakukan satu pintu pembayaran parkir di Pasar Kranggot. Namun sebelum itu, pihaknya akan melakukan kajian secara mendalam agar tidak menyalahi aturan.
“Kami ingin juga melihat nanti situasinya, kalau ini memang punya Disperindag harus ada peralihan barang milik daerah kepada Dishub terlebih dahulu, nantinya kita juga akan melakukan mekanisme tender dengan harga yang tertinggi, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita terangkat dengan adanya penyewaan lahan parkir dan pajak dari retribusi parkir ini,” tambahnya.
Mengenai target pendapatan dari parkir untuk kas daerah Kota Cilegon, Wali Kota yakin potensinya bisa mencapat 1,5 milyar dalam satu tahun.
“Karena memang pencapaian pendapatan dari pasar ini sangat kecil yang dirasakan Pemerintah Kota Cilegon saat ini, jadi kita akan mengevaluasi dan mengkaji secara lebih dalam,” jelasnya.
Helldy menegaskan bahwa pungutan parkir yang bikin heboh masyarakat dalam beberapa hari ini hanya bersifat sementara. Hal itu karena Pemerintah Kota Cilegon sedang fokus pada penanganan Covid-19.
“Jadi nanti kalau covid sudah mereda, ada tim yang akan melakukan kajian lebih lanjut dan lebih detail, bahkan bukan cuma Kranggot, semua potensi lahan parkir yang ada di Kota Cilegon akan kita data berapa banyak,” tegasnya.
Sementara itu, Uteng menjelaskan bahwa penerapan parkir ini merupakan inisiatif jajaran Dishub untuk menaikan PAD Kota Cilegon.
“Tujuannya untuk menaikan PAD Kota Cilegon, akan tetapi kami belum koordinasi dengan Pak Wali, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Uteng menjamin bahwa pemberlakuan parkir ini nantinya bukan merugikan masyarakat, justru menguntungkan.
“Dengan adanya parkir yang dikelola dengan baik ini nantinya akan menguntungkan masyarakat, selain pembayaran yang satu pintu, juga penataan parkir lebih rapih, jadi masyarakat juga akan nyaman apabila ingin berbelanja di Pasar, dan bila nanti masyarakat belum sampai 10 menit berada di pasar itu tidak perlu bayar parkir,” pungkasnya. (Dm)
