HARITA.ID – Pemerintah Kota Cilegon mulai menggeser cara pandang dalam menangani kemiskinan. Bantuan sosial dinilai penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya jalan. Pemerintah justru didorong memperkuat pemberdayaan agar masyarakat miskin bisa keluar dari ketergantungan dan memiliki masa depan yang lebih mandiri.
Pesan itu mengemuka dalam Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Cilegon Tahun 2026 yang digelar Senin (31/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha dan industri, Baznas, perguruan tinggi, tokoh masyarakat hingga pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Wali Kota Cilegon sekaligus Ketua TKPKD, Fajar Hadi Prabowo, meminta forum tersebut tidak berhenti sebagai agenda koordinasi dan rutinitas administratif. Ia ingin TKPKD menjadi ruang kerja bersama yang benar-benar menghasilkan langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan.
“Hari ini saya ingin menyatukan visi bagaimana kita sama-sama menjadikan forum ini menjadi working hub,” kata Fajar.
Baca Juga
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan dunia usaha, akademisi, masyarakat, pemuda dan berbagai elemen lainnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Fajar juga menyoroti pentingnya melibatkan mahasiswa dan generasi muda. Mereka dinilai dapat menjadi mata dan telinga pemerintah untuk membaca persoalan masyarakat secara lebih dekat.
“Anggaplah mereka sebagai radar, sebagai mapping kita awal terhadap apa terjadi realita di lapangan saat ini,” ujarnya.
Baca Juga
Ia kemudian mengingatkan perangkat daerah, camat hingga lurah agar tidak terjebak pada pola penanganan kemiskinan yang hanya berorientasi pada pemberian bantuan.
Bagi Fajar, bantuan tetap dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Namun, tujuan akhirnya harus membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri.
“Jangan pernah menganggap masyarakat adalah objek bantuan. Tugas kita adalah melakukan empowerment dan sustainability. Antara bantuan dan pemberdayaan, yang harus diupayakan adalah pemberdayaan,” tegasnya.
Fajar berharap forum TKPKD menjadi ruang evaluasi yang dilakukan secara rutin. Kolaborasi lintas sektor juga harus diperkuat agar setiap program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sementara itu, Kepala BAPPERIDA Kota Cilegon sekaligus Sekretaris TKPKD, Achmad Jubaedi, mengatakan forum tersebut dirancang bukan sekadar untuk memenuhi agenda administratif. Menurutnya, forum menjadi momentum konsolidasi untuk menyatukan langkah seluruh pihak dalam menangani kemiskinan.
“Kegiatan ini diselenggarakan bukan sekadar sebagai agenda seremonial administratif, melainkan juga sebagai wadah konsolidasi langkah kita bersama,” kata Jubaedi.
Baca Juga
Ia memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Kota Cilegon pada 2025 berada di angka 3,44 persen, turun dibandingkan 2024 yang mencapai 3,75 persen.
Angka tersebut menempatkan Cilegon sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Provinsi Banten.
Meski capaian tersebut menunjukkan tren positif, Jubaedi mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak cepat berpuas diri.
Sebab, di balik angka statistik tersebut masih terdapat warga yang membutuhkan intervensi pemerintah secara lebih menyeluruh.
“Ini adalah capaian positif, namun forum ini digagas dengan kesadaran bahwa kita tidak boleh lekas berpuas diri karena masih ada warga yang tergolong miskin yang menanti intervensi komprehensif dari kita,” ujarnya.
Forum TKPKD 2026 pun diarahkan bukan hanya untuk mempertahankan tren penurunan angka kemiskinan, tetapi memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh akar persoalan.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada berapa banyak bantuan yang disalurkan, melainkan seberapa banyak masyarakat yang akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
(Red*)
