CILEGON – Setelah bertahun-tahun mengupayakan lahan yang dimiliki PT Krakatau Steel. Akhirnya Pemerintah Kota Cilegon dapat melakukan kesepakatan bersama dengan PT KS tentang rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap yang dimiliki PT KS kepada Pemkot Cilegon yang dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Walikota Cilegon Edi Ariadi yang telah menandatangani kesepakatan bersama ini mensyukuri atas keberhasilan Pemkot Cilegon untuk rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan lahan PT KS ini.
“Hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk Pemerintah Kota Cilego, Karena sudah lama Pemda ingin menyelesaikan, terutama lahan yang di diami oleh Pemerintah Kota Cilegon dan ini patut kita syukuri keberhasilannya,” katanya.
Edi melanjutkan, proses yang cukup lama ini sehingga sampai di tahapan rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan lahan PT KS.
“Negosiasi sangat cukup lama, akhirnya ada kesepakatan kesamaan pendapat, mudah-mudahan dari Mou ini mengenai aset yang kita diami dalam artian KS siap untuk melepaskan itu ke Pemkot Cilegon,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kota Cilegon ini juga menjabarkan ada beberapa lahan PT KS yang digunakan saat ini selain Kantor Pemerintah Kota Cilegon.
“Ada beberapa lahan PT KS yang digunakan selain oleh Pemkot Cilegon, juga ada Polres Cilegon, Kodim Cilegon, Gedung DPRD Kota Cilegon, juga ada beberapa lahan PT KS yang dimanfaatkan oleh kami untuk kepentingan kepemerintahan,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menerangkan bahwa keterlibatan KPK disini sebagai fasilitator Pemkot Cilegon dan PT KS terkait aset lahan ini.
“Kita ada disini sebagai koordinasi untuk pencegahannya saja. Kalau bisa tidak ada kerugian negara, untuk itu kita koordinasikan untuk aset, jangan sampai juga ada potensi kerugian yang muncul, karena pemanfaatan yang tidak optimal. Kita dorong semua aset legal dulu, ini jadi yang pertama Mou Pemda dengan BUMN di KPK, karena banyak di daerah lain juga memiliki permasalahan yang sama terkait aset ini,” terangnya.
Direktur Utama PT KS Silmy Karim mengapresiasi kepada semua pihak yang terlibat Mou antara Pemkot Cilegon dengan PT KS.
“Terkait aset sebagai pejabat publik itu sangat beresiko, untuk itu jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan yang dapat menguntungkan semua pihak, terutama bisa bermanfaat untuk bangsan indonesia,” tukasnya.
(Dm)
