CILEGON – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon telah menindak 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai telah melanggar netralitas saat tahapap Pilkada serentak 9 Desember 2020 kemarin.
Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi saat ditemui di Kantornya mengatakan, ada 11 ASN yang telah ditindaklanjuti dugaan netralitas pelanggaran Pilkada ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Ada 11 orang ASN itu, 7 diantaranya sudah mendapatkan rekomendasi dari KASN sedangkan 4 orang ASN lainya belum direkomendasikan,” katanya, Senin (18/01/2021).
Siswandi melanjutkan, adapun nama-nama yang sudah mendapat rekomendasi dari KASN yakni, Ismatullah selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Suhendi selaku Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dindik Kota Cilegon, Deni Yuliandi selaku Lurah Gerem, Burhanudin selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Kecamatan Grogol, Hari Susanto selaku Kepala Sekolah SMP Al-Islah, Dodi Setiawan sebagai Guru SMP Al-Khairiyah dan Ida Farida sebagai Guru SDN Kotasari.
“Surat rekomendasikan dari KASN sudah kami terima dan juga sudah disampaikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Pak Walikota Cilegon, Edi Ariadi adapun untuk sanksinya itu silakan tanya ke PPK,” ujarnya.
Siswandi menjelaskan, untuk 4 orang lainya yakni Dede Nurul Khotimah selaku Guru SMP 9 Cilegon, Tafriji selaku Sekretaris Kecamatan Ciwandan, Burhanudin selaku Lurah Pabean dan Samsudin selaku staf Trantibum Kecamatan Ciwandan sedang menunggu surat rekomendasikan dari KASN.
“Untuk ke 4 orang ASN itu saat ini kita sedang menunggu surat rekomendasi dari KASN. Setelah kita mendapat rekomendasi dari KASN surat rekomendasikan itu langsung kita serahkan PPK,” tambahnya.
Siswandi menuturkan, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mereka (ASN.red) diantaranya menghadiri deklarasi hingga memberikan bentuk dukungan pada salah satu pasangan calon yang maju dalam Pilkada Kota Cilegon.
“Temuan itu ada yang kami temukan langsung dan ada juga berbentuk laporan dari masyarakat, terhadap pelanggaran netralitas ASN. Mereka telah melanggar netralitas ASN sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Juga Pasal 7 PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Didalamnya dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari ASN harus bersikap dan berpedoman terhadap etika dalam bernegara,” tuturnya. (Dm)
