HARITA.ID — Wali Kota Cilegon Robinsar turun langsung menemui massa mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Cilegon, Rabu (16/9/2026). Didampingi Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Robinsar berdialog dengan mahasiswa sekaligus menerima sejumlah kritik terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sejumlah persoalan anggaran menjadi sorotan mahasiswa. Di antaranya berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), besarnya porsi belanja pegawai, anggaran pendidikan, hingga alokasi belanja infrastruktur.
Robinsar mengatakan pemerintah daerah menyambut baik penyampaian aspirasi mahasiswa. Menurutnya, kritik dan masukan publik merupakan bagian dari kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Ini kami sangat menyambut baik. Kami senang dan serius. Ketika ada sesuatu yang disuarakan, berarti demi kebaikan. Ini mengingatkan kami agar terus memastikan langkah kami sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Robinsar.
Ia menilai mahasiswa memiliki peran dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Karena itu, Pemkot Cilegon memilih membuka ruang dialog agar aspirasi yang disampaikan dapat dibahas secara langsung.
Baca Juga
“Ini bentuk pengingat dari rekan-rekan mahasiswa. Kami menerima aspirasinya dan berdiskusi pagi hari ini. Alhamdulillah sudah sama-sama saling memberikan pencerahan,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah perubahan postur APBD menyusul berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Robinsar mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dalam mengelola anggaran. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah dituntut semakin selektif menentukan program yang menjadi prioritas.
Baca Juga
“Tuntutannya perihal postur anggaran hari ini, dengan berkurangnya TKD. Otomatis harapan rekan-rekan adalah agar lebih fokus lagi terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Robinsar memastikan aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
“Kami sudah sepakat dengan rekan-rekan bahwa apa yang menjadi aspirasi, insyaallah akan kami jalankan dan akan kami pastikan itu berjalan,” tegasnya.
Mahasiswa juga menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam struktur APBD Kota Cilegon. Robinsar menjelaskan, persentase belanja pegawai tidak dapat dilepaskan dari kondisi pendapatan daerah secara keseluruhan.
Menurutnya, berkurangnya TKD membuat kapasitas pendapatan daerah ikut berubah. Kondisi tersebut kemudian memengaruhi komposisi dan persentase belanja dalam APBD.
“Semakin besar APBD-nya, dengan total yang hari ini semakin kecil pendapatannya, belanja sebenarnya juga ikut terlihat porsinya besar. Berhubung TKD-nya dipotong, pengalinya makin kecil, akhirnya kelihatannya porsinya besar,” tuturnya.
Baca Juga
Robinsar mengatakan perubahan kondisi fiskal tersebut harus diikuti dengan penyesuaian struktur belanja. Langkah tersebut, kata dia, telah dibahas bersama Sekda dan jajaran terkait.
“Dengan TKD yang berkurang, otomatis kita harus menyesuaikan juga. Itu sudah menjadi pola dan langkah kami bersama Pak Sekda dan tim,” ujarnya.
Terkait belanja pendidikan, Robinsar menegaskan penganggaran sektor tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan keberpihakan terhadap pendidikan tidak hanya dilihat dari besarnya nominal anggaran, tetapi juga dari pemanfaatannya.
“Bukan hanya anggarannya besar atau sesuai aturan, tetapi anggaran itu betul-betul langsung terhadap kebutuhan pendidikan,” katanya.
Ia mencontohkan penggunaan anggaran pendidikan untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan proses belajar mengajar, seperti pembangunan infrastruktur sekolah, pengadaan mebel hingga peningkatan honor guru.
“Kalau anggaran besar tapi banyak seremonial, buat apa juga? Bagaimana anggaran itu betul-betul langsung terhadap pembangunan infrastruktur, pengadaan mebel, kenaikan honor guru,” jelasnya.
Robinsar juga menjelaskan perubahan nominal belanja pegawai dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut dipengaruhi antara lain oleh penambahan ASN maupun pegawai yang memasuki masa pensiun.
Namun, ia menegaskan tidak ada kenaikan besaran penghasilan per orang.
“Kalau naik turun kan fluktuatif, tergantung ada penambahan ASN atau ada yang pensiun. Tapi kalau besaran angka pendapatan per orang, tidak ada kenaikan,” tegasnya.
Dari sisi mahasiswa, perwakilan Pengurus HMI Cabang Cilegon Ahmad Zhilu Burhanudin mengatakan pihaknya membawa sejumlah catatan mengenai struktur APBD Kota Cilegon. Salah satunya terkait alokasi belanja infrastruktur.
Ahmad mengatakan pihaknya telah melakukan kajian terhadap proporsi belanja infrastruktur dan menilai pos tersebut masih perlu mendapat perhatian.
“Pada Pasal 147, belanja infrastruktur juga ditetapkan seminimal mungkin 40 persen. Akan tetapi, anggaran belanja infrastruktur dari APBD Kota Cilegon juga belum menyentuh angka 40 persen, bahkan 35 persen pun belum,” kata Ahmad.
Menurut dia, belanja infrastruktur perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Selain infrastruktur, HMI juga mendorong Pemkot Cilegon mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi itu antara lain melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pajak, retribusi, serta sumber pendapatan lainnya.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Cilegon bisa mengoptimalkan BUMD, kemudian pendapatan dari pos-pos yang ada di Kota Cilegon, mulai dari pajak dan retribusi dan lainnya. Kinerja pemerintah daerah, khususnya eksekutif, perlu terus dimaksimalkan,” ujarnya.
Ahmad mengatakan dialog dengan Wali Kota Cilegon belum otomatis mengakhiri rangkaian aksi mahasiswa. Pihaknya akan kembali mengkaji hasil pertemuan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Kami sudah melakukan kajian dan kemudian memiliki jawaban. Kami akan mengkaji kembali dan mungkin ke depannya akan melaksanakan aksi kembali,” katanya.
Ia mengatakan kajian lanjutan diperlukan agar tuntutan mahasiswa dapat diterjemahkan dalam pembahasan dan pelaksanaan APBD Kota Cilegon 2027.
“Kami perlu kajian yang rasional yang betul-betul bisa membawa tuntutan-tuntutan ini menjadi realisasi yang terbaik untuk anggaran APBD tahun depan, tahun 2027,” pungkasnya.
(Red*)
