SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) memastikan alokasi anggaran bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten pada tahun depan akan mengalami kenaikan jika dibanding tahun pada sebelumnya.
“Ada kenaikan. secara rinci kurang hafal. Namun, yang pasti akan naik, meski tidak signifikan,” kata WH, di rumah dinas Gubernur Banten, Kamis (26/11/2020).
Menurutnya, kenaikan tersebut untuk membantu Pemkab dan Pemkot untuk mengatasi segala persoalan yang terjadi diwilayahnya masing-masing, mulai dari soal pengangguran, ekonomi masyarakat khususnya akiabat yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19.
Dirinya mengaku, pada tahun 2020 ini, Provinsi Banten mengalami perlambatan ekonomi sebesar minus enam persen dibanding tahun sebelumnya.
Penyebanya, lagi-lagi kata dia, akibat Pandemi Covid-19 yang masih menghantui hingga sekarang. Ratusan perusahaan di Provinsi Banten terpaksa gulung tikar akibat tidak mampu untuk menutupi biaya produksi.
“Dari 16 ribu perusahaan yang ada, sekitar 800 bangkrut, yang justeru padat karya,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan pengangguran bukan hanya menjadi persoalan yang dihadapi Pemprov Banten. Namun, justeri ada di Kabupaten dan Kota.
“Semakin banyak Kabupaten/Kota menganggur, berarti Provinsi tinggi. begitu juga sebaliknya,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua harian Banggar DPRD Banten, Budi Prajogo mengatakan, APBD Provinsi Banten tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp 16 triliun lebih. Hal itu dikarenakan adanya penambahan Rp 503 untuk beberapa pos belanja. Jumlah tersebut sedikit mengalami kenaikan dari yang pernah diproyeksi sebesar Rp 15,55 triliun.
Sambung Budi, penambahan anggaran sebesar Rp 503 miliar tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan rice milling (penggilingan padi) PT Agrobisnis Banten Mandiri, tempat pembuangan sampah akhir (TPSa) dan Bantuan Keuangan (bankeu) Kabupaten/Kota.
“Dari TAPD usulannya terkait dengan pembangunan TPSa regional, untuk mengakomodir sampah-sampah dari Kabupaten/Kota yang kini sudah tidak tertampung. Agrobisnis ada penambahan Rp40 miliar,” kata Budi, Selasa lalu (24/11/2020).
Lebih lanjut, Budi menuturkan, penambahan anggaran juga untuk pembanguanan beberapa tempat pelelangan ikan (TPI) yang hancur akibat tsunami 2018.
“Lalu ada juga penmabahan hibah seperti untuk PWNU sebesar Rp 1 miliar, PW Ansor Rp 290 jutaan. Ada beberapa yayasan cuma nilainya kecil-kecil sesuai rekomendasi Biro Kesra,” tuturnya.
Untuk bankeu Kabupaten/kota, lanjut Budi, terdapat penambahan untuk lima wilayah yakni Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang yang dinilai fiskalnya masih kecil. Meski begitu, dirinya mengaku tidak tahu pasti berapa anggaran yang dialokasikan untuk kelima daerah tersebut.
“Jumlahnya saya ngga hafal, tapi ada penambahan jadi ada yang dapat Rp 55 miliar ada yang dapat Rp 65 miliar. Tapi untuk tiga daerah lainnya tetap masing-maing Rp 40 miliar,” tukasnya.
(Red)
