Harita.id
Senin, 23 November 2026
  • Home
  • News
  • Daerah
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Sosial
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Tokoh
  • Opini
  • Kesehatan
  • Lingkungan
  • Budaya & Religi
  • Advertorial
  • berita gosip artis terbaru
  • Info terkini
  • berita artis terbaru
  • tips kesehatan
  • Berita terbaru
  • tips&trik
  • krisdayanti
  • berita kecanduan gadget
Harita.idHarita.id
Pengubah Ukuran FontAa
  • Home
  • News
  • Daerah
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Sosial
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Tokoh
  • Opini
  • Kesehatan
  • Lingkungan
  • Budaya & Religi
  • Advertorial
Search
  • Home
  • Kanal
    • News
    • Daerah
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Ekonomi
    • Sosial
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Gaya Hidup
    • Tokoh
    • Opini
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Budaya & Religi
    • Advertorial
Sudah memiliki akun? Masuk
Ikuti KAMI
© 2026 darkslategrey-mongoose-970280.hostingersite.com. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com
Beranda » DPRD Banten Gelar Sidang Paripurna Penjelasan Komisi Sebagai Pengusul 3 Raperda
Kota Serang

DPRD Banten Gelar Sidang Paripurna Penjelasan Komisi Sebagai Pengusul 3 Raperda

admin
Diterbitkan: 6 Maret 2021
Bagikan
4 Menit Baca
- Advertisement -
Ad image

SERANG, – DPRD Provinsi Banten menggelar rapat paripurna dengan agenda pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2020/2021 dan penjelasan komisi sebagai pengusul 3 Raperda usul DPRD Provinsi Banten tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, perubahan perda nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, dan fasilitasi pondok pesantren di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Banten pada Sabtu (06/03/2021).

Rapat paripurna dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten dengan jumlah sebanyak 16 orang secara langsung dan 27 orang secara virtual.

Untuk diketahui, sebelumnya masa persidangan ke dua tahun sidang 2020/2021 DPRD Provinsi Banten telah ditutup pada tanggal 23 Februari 2021 lalu dan para anggota DPRD Provinsi Banten telah melakukan reses selama 8 hari kerja yaitu pada tanggal 24, 25, 26 Februari dan 1, 2, 3, 4, 5 Maret 2021.

Dengan dilaksanakannya kegiatan reses tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten telah melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang hasilnya akan disampaikan pada rapat paripurna penyampaian hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan kedua tahun sidang 2020/2021 yang diagendakan pada Selasa, 23 Maret 2021 mendatang.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi I Asep Hidayat menyampaikan, bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat diperlukan beberapa syarat pengembangan aktivitas ekonomi seperti kebijakan, pembinaan penyediaan modal usaha, kemampuan teknis serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif.

Baca Juga

Andra Soni Soroti Getok Harga di Tempat Wisata Banten, Ini Pesannya
Bupati Serang Janji Kawal Aspirasi Buruh, Tuntut Kenaikan UMK 15 Persen
Pelantikan Pengurus KPSTI Banten, Achmad Dimyati Natakusumah Wakil Gubernur Apresiasi Pelestarian Pencak Silat Tradisional
Dukung Klinik KDMP Layani BPJS, GEMA MA Ingatkan Syarat FKTP dan Peran Apoteker : Perluas Akses, Jangan Turunkan Mutu

Oleh karena itu, upaya untuk pengembangan aktivitas sosial pengembangan masyarakat yang maju dan mandiri harus dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi persyaratan yang dimaksud. Rangkaian kegiatan inilah yang dikenal dengan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12/2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui kegiatan pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat.

“Diharapkan semua kelompok masyarakat baik di pedesaan maupun diperkotaan akan mendapatkan kesempatan berusaha yang lebih memadai guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan kerja yang terkoordinasi dan bertahap karena pemberdayaan masyarakat ini menyangkut berbagai aspek yang saling terkait seperti SDM, kelembagaan dan infrastruktur pendukungnya,” tuturnya.

Baca Juga

Sumpah Pemuda ke-98, Wabup Najib Hamas Ajak Pemuda Serang Siapkan Masa Depan
Potensi Maritim Banten Menjanjikan, PRAMARIN Dorong Kolaborasi dan Investasi
Tanjung Priok Padat, PRAMARIN Dorong Banten Ambil Peluang Bisnis Kontainer
Ratu Zakiyah Usulkan Tata Ruang Serang 2026-2046, Investor Bakal Dapat Kepastian

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Umar Bin Barmawi menyampaikan mengenai perubahan perda nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan zakat pemerintah Provinsi dan fasilitasi pondok pesantren.

Beliau menjelaskan, bahwa UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi dasar hukum pengakuan keberadaan pendidikan pesantren dan mendukung serta memfasilitasi pemberdayaan pengembangan pesantren.

- Advertisement -
Ad imageAd image

“Meningkatnya jumlah pondok pesantren dan santri di Provinsi Banten sekarang disertai interaksi pondok pesantren dan masyarakat yang masif menjadikan pondok pesantren salah satu pembangkit ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia menuturkan, diskresi pemerintah yang mendukung dan memberikan bantuan kepada pondok pesantren dalam bentuk hibah akan diperkuat apabila pemerintah Provinsi memiliki payung hukum.

“Ditingkat daerah, peraturan daerah nantinya tidak sebatas mengatur hibah saja. Mengingat untuk pengaturan hibah pada prinsipnya sudah memiliki pedoman yang jelas dalam peraturan mendagri. Lebih dari itu, Pemerintah Provinsi dalam diskresinya belum menerjemahkan konsep pemikiran dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa pengelolaan zakat melalui UU No. 38 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana UU tersebut mengamanahkan pengelolaan zakat secara terintegrasi dengan memberikan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Baca Juga

SMSI Siap Kawal Pembangunan Berdampak Bagi Masyarakat Banten
26 Tahun Provinsi Banten, Banten Bergerak, Maju Berdampak
Dari Konsolidasi ke Kolaborasi, HIPKA Banten Dorong Pengusaha Berdaya Saing
Kabupaten Serang Genap 500 Tahun, Pemprov Banten Dorong Sinergi Pembangunan

Dalam rangka mengoptimalkan peran pengelolaan Baznas, pemerintah daerah juga memungkinkan untuk membuat peraturan daerah. Adanya perubahan peraturan UU secara hirarki terutama UU pengelolaan zakat, maka perlu penyesuaian terhadap perda yang telah berlaku berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 Ayat 6 dan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2.

“Adapun hasil dari rapat ini akan dicermati dan dikaji lebih lanjut menjadi bahan pembahasan secara internal oleh DPRD Provinsi Banten dan akan disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna selanjutnya,” tutupnya. (Dm)

- Advertisement -
Ad image
Bagikan Artikel Ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Salin Tautan
Artikel Sebelumnya DPD Perpam Kota Cilegon Lantik Pengurus Kecamatan Jombang
Artikel Berikutnya Antisipasi Balap Liar, Polres Cilegon Gelar Patroli Skala Besar
- Advertisement -
Ad imageAd image
TERKINI

Danau Cinta Cilegon Disulap Jadi Panggung Kreativitas Anak Muda, Abah Jueni Buka Ruang untuk Musisi Lokal.

Warisan Budaya, KPSTI Banten Hadir dan Berpartisipasi Sukseskan Festival Golokday 2026 di Cilegon

Robinsar Tambah Kuota Beasiswa Cilegon Juare, Anggaran Naik Jadi Rp 27 Miliar

Cegah Pencurian Kabel di JLS, Pemkot Cilegon Bakal Tambah CCTV Terintegrasi Polres

Andra Soni Raih Detikcom Awards 2026, Dinilai Berhasil Tekan Ketimpangan Sosial di Banten

- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
Berita Terkait
Kota Serang

500 Tahun Kabupaten Serang, Ratu Zakiyah Kenang Perjuangan Sultan hingga KH Syam’un

Kota Serang

Dari Desa hingga OPD, Ini Para Peraih Penghargaan HUT ke-26 Banten

Kota Serang

HUT ke-26 Banten, Andra Soni Ungkap Deretan Pembangunan yang Berdampak ke Warga

Kota Serang

Bagi Anak Pemegang KIA Kabupaten Serang, Bisa Nikmati Wahana Gratis di Anyer Wonderland

Kota Serang

Ratu Zakiyah Minta Sekolah Jadi Ruang Aman bagi Anak, Orang Tua Diminta Ikut Mengawasi

Harita.id
Harita.id menyajikan berita terpercaya, aktual, dan berimbang tentang berbagai peristiwa serta perkembangan yang penting bagi masyarakat.
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Disclaimer
  • Iklan

2016 © Harita.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com