HARITA.ID – Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, pada pembahasan percepatan pelaksanaan pembangunan pada lingkungan Pemkot Cilegon dengan Silpa 3,02 miliar itu telah masuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau (Silpa) murni di tahun 2022.
Namun demikian, lanjut Helldy dari data Silpa di tahun 2022 kemarin, mendapatkan selisih Silpa kurang lebih 115 miliar
Oleh sebab itu, sambung Helldy meminta untuk melakukan pekerjaan prioritas terlebih dulu dalam proses percepatan pelaksanaan pembangunan di tahun 2023.
“Hari ini pokoknya kita lagi membahas, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kan Silpa kita itu kan 3,02. 3,02 itu Silpa murni. Nah, Sementara kan kita ada selisih dari Silpa yang diprediksi 17 miliar. Sehingga ada selisih kurang lebih 115 miliar. Maka oleh sebab itu, kita ada mau evaluasi agar supaya mereka mengerjakan hal-hal yang urgent dulu,” kata Helldy kepada wartawan saat di wawancarai di Bappedalitbang Kota Cilegon, Senin 09 Januari 2023.
“Intinya adalah kita minta meminta agar sesuai dengan program prioritas kita di quartal pertama di tahun 2023,” tambahnya.
Baca Juga
Helldy menyatakan, kepada seluruh OPD se Kota Cilegon yang tidak digunakan dalam program prioritas untuk di tahan terlebih dulu. Karenakan Silpanya ada tadi devisid 115 miliar dari target Silpa yang di pasang.
“Silpa equal kita 3,02 sementara kemarin target yang dipasang 417 miliar. Sehingga kita ingin membahas mana-mana yang harus di kurangi dulu. Yang bukan program prioritas kita ditunda dulu atau mungkin di ABT,” jelasnya.
Helldy menuturkan, bahwa program pembahasan percepatan pelaksanaan pada Pemkot Cilegon di tahun 2022 yang belum berjalan agar segera dilanjutkan. Bahkan, lanjut Helldy agar apa yang belum dilaksanakan bisa terealisasikan sebagai program prioritas.
Baca Juga
“Tetap harus berlanjut. Harus didahulukan program-program prioritas kita. Bahkan, di setiap bidang kan ada program kerja. Jadi diwajibkan diprioritaskan terlebih dulu untuk para OPD se Kota Cilegon dalam menjalankan program prioritasnya,” tuturnya.
“Intinya harus terus dilakukan. Karena program prioritas jadi harus terlaksana meskipun tahun 2022 belum berjalan jadi di tahun 2023 di wajibkan untuk berjalan program prioritasnya,” pungkasnya. (Zar/Red)
