HARITA.ID – Hindari pungutan liar (Pungli) di Kota Serang, Pemerintah Kota Serang melalui Inspektorat Kota Serang menggelar kegiatan sosialisasi sapu bersih pungutan liat (SABER PUNGLI) Tahun 2023, Rabu (25/10).
Guna mempersempit ruang gerak praktek Pungli, Pemerintah Kota Serang membentuk unit satuan tugas Saber Pungli yang terbentuk berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor 700/Kep.116-Huk/2022 yang terdiri dari TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan ASN dilingkungan Pemkot Serang.
Dalam sambutannya, Walikota Serang Syafrudin menyampaikan praktek Pungli kerap terjadi disetiap pelayanan publik, salah satunya dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang kerap terjadi praktik pungutan liar (Pungli).
Maka untuk itu,Pemerintah Kota Serang terus melakukan pencegahan praktik pungli disetiap pelayanan publik, hal tersebut perlu mendapat tindakan tegas karena bukan hanya berdampak pada kepercayaan publik namun juga kepada pelayanan Publik.
Kendati demikian,Syafrudin juga menyampaikan bahwa bukan hanya unsur terkait saja yang mengikuti kegiatan tersebut,namun dari pihak TNI, Polri dan Kejaksaan yang turut mengikuti kegiatan ini. Ditambah lagi,peran zatuan tugas PTSL Kelurahan dan rukun warga juga turut mengikuti kegiatan kegiatan saber pungli.
Baca Juga
“Sebenarnya PTSL itu biayanya murah hanya 150 Ribu saja yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pusat, adapun hal lain yang menjadi persyaratan PTSL itu banyak yang perlu dipenuhi sehingga jumlahnya besar,”tutur Syafrudin.
“Namun tetap harga pembuatan PTSL hanya 150 Ribu yang masuk kedalam retribusi di BPN itu juga termasuk pembelian materai,” Sambungnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kota Serang Wachyu mengatakan bahwa kegiatan Sosialisasi Satgas SAPU BERSIH ini dibentuk untuk masing-masing kelompok kerja dari setiap unit satuan tugas.
Baca Juga
“Jadi nanti kalau misalnya ada kejadian praktik Pungli, itu masing-masing punya pokja, nanti akan kembali ke ranahnya masing-masing kalau misalnya yang didapati kepolisian nanti Polisi yang menindaknya, kalau TNI berarti nanti Denpom yang menindaknya,”tambah Wachyu.
“Kalau Inspektorat sama saja jadi nanti kita lihat dulu apakah ini maladministrasi atau bagaimana nanti dilimpahkan ke Inspektorat nanti ada rekomendasi kepada pejabat kepegawaian untuk sanksinya,”tutupnya. (Zar/Red)
